PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Hujan lebat yang mengguyur Kota Pekanbaru pada Sabtu (27/3), menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru banjir. Air yang meluap bahkan masuk ke area pemukiman masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kota Pekanbaru mengatakan, persoalan banjir memang seolah sudah menjadi tradisi.
"Sudah semacam tradisi. Lama-lama kayak di Jakarta kan? Dibiarkan terus-menerus, akhirnya setiap musim hujan kita nambah musim. Musim banjir namanya," ucap Agung saat diminta komentar pada Sabtu pagi.
Ia melanjutkan, akar persoalan banjir ini sudah terjadi sejak lima tahun ke belakang. Di mana titik banjir, belum sebanyak dan separah saat ini. Ketika itu, menurut dia, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru seharusnya sudah mengambil langkah antisipasi. Yakni dengan merealisasikan master plan drainase yang sudah di rancang sejak satu dekade lalu.
Namun begitu, pemerintah seolah hanya melontarkan wacana. Ketika musim hujan selesai, wacana tersebut mengendap. Hal itulah yang menurut dia persoalan banjir di Kota Pekanbaru tidak selesai-selesai. Selaku wakil rakyat dari dapil Pekanbaru, dirinya menyebut telah berupaya melakukan konsolidasi dengan Pemko Pekanbaru. Namun upaya itu tidak berhasil.
"Capek kami nyinyir tapi tidak didengar. Tahun ini kan kami (DPRD Riau, red) dapil Pekanbaru diundang nih untuk ikut musrenbang, tahun kemarin tidak. Nah, nanti kami akan coba serap, usulan di musrenbang itu. Tapi saya minta pemko sama pemprov itu kompak. Tidak usah bersaing-saing," pintanya.
Di tingkat pemprov sendiri, Agung menyebut bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang Dinas PUPR provinsi untuk menanyakan langsung, apakah pemprov bisa segera membantuk pemko dalam menangani banjir.
"Jadi begini, ini kan persoalannya kita belum punya drainase yang terintegrasi. Kalau saya tidak salah 2011 itu sudah ada master plan. Waktu itu Pak Firdaus, Wali Kota sekarang menjabat Kadis PUPR. Nah seharusnya, setelah ada master plan, kan harus dieksekusi. Tapi sampai sekarang tidak ada," paparnya.
Jika ditanya tanggung jawab, dikatakan dia bahwa persoalan banjir ini menjadi tanggungjawab pemko sepenuhnya. Namun bila tidak ada anggaran, bisa saja di sinkronisasikan dengan pemprov dan pemerintah pusat. Sinkronisasi tersebut saat ini seolah tidak ada titik temu. Mengingat komunikasi antara pemko dan pemprov dilihat dia sangat terbatas.
"Jadi kami minta supaya tidak ada lagi politic border di sini. Jangan pemerintah jalan sendiri-sendiri. Pemko, selaku bawahan pemprov ya datanglah ke Pak Gubernur. Bicarakan dengan serius supaya masalah banjir ini bisa dibantu pemprov. Bila perlu pemko dan pemprov datang sama-sama ke kementerian," tuntasnya.(nda)
