PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal mengikuti rapat kerja analisa dan evaluasi (anev) Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungli se-Provinsi Riau, Selasa (27/12). Selain Kapolda, kegiatan ini juga diikuti Gubernur Riau Drs H Syamsuar, Kajati Riau Dr Supardi serta beberapa perwakilan dari unsur Forum Komunikas Pimpinan Daerah (forkopimda).
Dalam anev, dilakukan diskusi panel oleh seluruh peserta yang hadir. Dengan pemateri di antaranya, Sekretaris Satgas Pusat diwakili Kolonel Sus Parimeng, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, pakar hukum sekaligus akademisi UIR Dr Muhammad Nurul Huda dan Kajati Dr Supardi.
Irjen Pol Mohammad Iqbal usai kegiatan menyebut, Polri, khususnya Polda Riau sangat berkomitmen dalam menyapu bersih pungutan liar. Mulai dari pencegahan, penegakan hukum hingga edukasi. Hal ini telah dibuktikan dari beberapa penanganan kasus pungli yang berhasil ditindak.
''Ada beberapa kasus pungli yang telah selesai kita tangani. Tidak hanya berfokus pada penegakan hukum saja. Yang terpenting ialah melakukan pencegahan agar pungli tersebut tidak terjadi,'' ungkap kapolda.
Ditambahkan dia, pemberangusan pungli semata bertujuan untuk mengoptimalisasikan pelayanan publik. Tentunya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di Provinsi Riau.
Sementara itu, Gubri Syamsuar menyebut, Anev Satgas UPP Saber Pungli juga bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik serta memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Termasuk juga meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
''Praktek pungutan liar dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, diperlukan upaya nyata dalam melakukan pemberantasan pungutan liar dengan tegas dan terpadu sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada para pelakunya,'' ujarnya.
Diharapkan dia, keberadaan UPP Satgas Saber Pungli diharapkan dapat mengubah pelayanan publik yang semula kurang baik menjadi lebih baik. Dengan demikian, prinsip good governance and clean government dapat diwujudkan secara bersama di lingkungan pemerintah daerah.(nda/sol)
