PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019 hanya tinggal menghitung hari. Untuk itu, seluruh personel Kepolisian Daerah (Polda) Riau diminta menjaga netralitas dan tidak melakukan pelanggaran dalam menghadapi pesta demokrasi.
Demikian diungkapkan Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Selasa (27/3). Dia menyampaikan, Kapolri telah mengeluarkan surat edaran Mabes Polri Nomor KS/DEN C 04/III/2019/DIVPROPAM tanggal 20 Maret 2019 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda.
“Surat itu, diminta menjaga netralitas. Kita (Polri) kan memang netral dari dulu, surat dari Pak Kapolri merupakan penekanan kembali kepada seluruh anggota di lapangan untuk menjaga netralitas dalam pemilu,” ungkap Irjen Pol Widodo Eko.
Ditegaskan Kapolda Riau, terhadap anggota Polri yang kedapatan dan terbukti ikut politik praktis, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. “Saya minta jangan tergoda dengan ajakan oknum kelompok masyarakat atau partai politik,” tegasnya.
Dalam menghadapi penyelenggaran Pemilu pada April mendatang, lanjut dia, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan di antaranya melakukan pemetaan wilayah yang memiliki potensi kerawanan.
Untuk Bumi Lancang, ditambahkan mantan Wakapolda Jawa Timur, tingkat kerawanan karena kondisi geografis. Karena, semakin jauh pengantaran logistik pemilu maka tingkat kerawanan semakin tinggi.
“Pemetaan Riau merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang rendah. Riau diperingkat 25 dari 34 provinsi se-Indonesia dan dalam kondisi aman,” imbuhnya.
Selain itu, kata Kapolda, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 10.650 personel gabungan TNI dan Polri untuk pengamanan jalannya Pemilu sampai selesai. Para personel itu, nantinya diturunkan ke seluruhan daerah di Provinsi Riau dengan harapan dapat mewujudkan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Personel gabungan yang kami turunkan sebanyak 10.650 orang. Personel ini disebar ke seluruh wilayah Riau, dan kami juga sudah melakukan simulasi pengamanan,” pungkas Irjen Widodo Eko Prihastopo.(rir)
