JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beragam pekulasi politik di publik muncul terkait adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sebab, tanggal pertemuan hari tepat pada peringatan peristiwa kerusahan 27 Juli atau yang biasa disebut kudatuli. Peristiwa 27 Juli 1996 itu adalah pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Adapun penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi, ketua umum versi Kongres PDI Medan serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. Akan tetapi, tampaknya politikus PDIP enggan mengkaitkan pertemuan SBY-Prabowo itu dengan peristiwa tersebut. Mereka pun tidak tersinggung akan hal tersebut.

“Tidak lah, agendanya kan tidak terkait 27 Juli," kata Sekretaris Badan, Pendidikan dan Pelatihan Pusat DPP PDIP Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkat, Kamis (27/7/2017).

Di sisi lain, dia menyebut pertemuan antara SBY-Prabowo menjadi hak mereka. Terlebih, tahun ini memasuki tahun politik.

“Beberapa tokoh yang berkepentingan di kekuasaan saling ketemu untuk menyamakan frekuensi apalagi ada kesamaan kepentingan saat paripurna terkait UU Pemilu," tuturnya.

Dia menyebut, faktanya, penjajakan atau kolaborasi kekuatan dan strategi dilakukan semua parpol sebelum pemilu.

"Yang istimewa di politik kawan bisa jadi lawan, dan sebaliknya," ungkapnya.

Di sisi lain, dia berharap apa yang mendasari pertemuan dua tokoh politik itu demi bangasa dan negara. Pasalnya, keduanya adalah sama-sama menyandang status negarawan.

"Saya percaya kenegarawanan beliau berdua, juga sama dengan PDIP, yakni untuk memastikan tujuan serta kepentingan bangsa tercapai. Bukan untuk kepentingan subyektif partai-partai," tuntasnya. (dna)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama