PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Jelang akhir tahun, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium terjadi di ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Masyarakat mulai mengeluh. Pertamina diminta berikan penjelasn. Dan pemerintah serta wakil rakyat diminta untuk ikut berikan solusi.
Seorang warga, Kasim mengaku antre sekitar satu jam untuk bisa mendapatkan premium di SPBU Jalan SM Amin ujung, Senin (23/11) sore. Diceritakannya, sore itu stok premium baru saja masuk ke SPBU. Kasim sempat ingin membeli BBM jenis pertalite, tapi ternyata stoknya sedang kosong. Ia pun antre di barisan premium.
"Kata petugas SPBU, besok (hari ini, red) belum tentu premium masih ada. Tidak setiap hari masuk," kata Kasim. Antrean kendaraan juga terjadi SPBU Jalan HR Soebrantas depan Pasar Panam, kemarin
Menanggapi masalah kelangkaan premium ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Riau (Unri) Khairul Amri MSi menilai, persoalan ini merupakan masalah yang krusial karena menyangkut kepentingan orang banyak. Pemerintah maupun anggota DPRD harus hadir untuk mencarikan solusi keterbatasan BBM jenis premium ini.
"Eksekutif maupun legislatif harus mengawasi, karena ini persoalan kebutuhan orang banyak," kata Khairul saat dihubungi Riau Pos, Senin (23/11).
Menurutnya, dalam hal ini Pertamina sebagai penyedia tentu harus menjelaskan ke publik atas persoalan kelangkaan premium di lapangan ini. Pertamina juga diminta terbuka lantaran ini berkaitan dengan akuntabilitas dan keterbukaan publik.
"Pertamina mesti menjelaskan ini ke masyarakat, tidak bisa kalau hanya diam saja. DPRD mungkin bisa memanggil untuk dilakukan dengar pendapat, apalagi Riau merupakan penyumbang minyak nasional, wajar saja jika DPRD sebagai perwakilan masyarakat menyuarakan hal ini," ungkapnya.
Dosen Unri ini menilai, bahwa persoalan tersebut mesti ditangani dengan serius. Peran pengawasan dan pengendalian di lapangan juga mesti ditingkatkan.
"Pemerintah melalui dinas terkaitnya mesti mengawasi. Ini bukan persoalan satu atau dua orang saja, tapi merupakan keperluaan orang banyak," tegasnya.
Lebih lanjut, menyoal penghapusan BBM jenis premium dan pertalite yang diwacanakan oleh pemangku kebijakan, Khairul menyebut bahwa di tengah skema pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 hal itu tidak tepat jika dilakukan.
"Pemerintah sudah ada wacana mengapus premium dan pertalite. Cuma kita lihat saat ini sedang pemulihan ekonomi. Jadi wacana ini tak pas dan kontradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi sekarang," ujarnya.
Apabila kedua jenis BBM tersebut dihapuskan, maka pengeluaran masyarakat akan semakin tinggi dan akan menghambat pemulihan ekonomi saat ini.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak Pertamina tidak memberikan keterangan secara langsung. Pjs. Unit Manager Communicaton, Relation & CSR Pertamina Nurhidayanto saat di hubungi melalui tidak menerima panggilan telepon dan tidak membalas pesan Whatsapp yang dikirimkan Riau Pos, setelah dihubungi berkali-kali, Senin (23/11).
Sebelumnya, menanggapi antrean pengisian BBM premium di setiap SPBU tersebut, pada (18/11) pihak Pertamina menampik jika melakukan pengurangan kuota untuk BBM premium.
"Tidak ada pengurangan sama sekali. Mungkin yang terjadi di lapangan karena peningkatan konsumsi masyarakat," kata Officer Communicatipn Relation Pertamina Sumbagut Haris Yanuanza.
Haris juga mengatakan, dilansir dari situs resmi Pertamina kuota premium 2020 (KL) untuk Riau adalah 751.020 KL dan hingga Oktober 2020 realisainya sudah mencapai 562.601 KL.
"Penyaluran masih lancar. Cuma memang jadi PR kita bersama, kadang mobil mewah juga ikutan antre, mereka yang tak seharusnya isi premium namun isi di situ," jelas Haris.(p/anf/yls)
Laporan: TIM RIAU POS (PEKANBARU)
