PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Riau menggelar entry meeting, Selasa (23/8). Pertemuan fokus membahas upaya mendorong peningkatan pendapatan daerah dan menekan belanja yang tidak efektif atau melakukan efisiensi.
Entry meeting ini digelar di lantai 3 Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman. Hadir memimpin pertemuan Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP didampingi Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru HM Jamil MAg MSi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru H Zulhelmi Arifin SSTP MSi beserta jajaran.
Dijelaskan Pj Wako Pekanbaru usai pertemuan, entry meeting adalah kegiatan rutin yang digelar Pemko Pekanbaru bersama BPK RI. "Melihat target PAD (Pendapatan Asli Daerah, red). Jadi kami mencoba melakukan hitungan dan evaluasi. Nanti bisa saja misalnya
kurang proporsional dalam penetapan target, ini tidak masalah. BPK mungkin nanti bisa membantu mencarikan solusi agar PAD di kota ini bisa bertambah dengan baik," jelas dia.
Diungkapkan Muflihun, pada dasarnya target PAD adalah proyeksi yang dibuat berdasarkan perkiraan-perkiraan. Namun, pada realisasi di tahun berjalan akan banyak faktor yang mempengaruhi. "Hampir semua kabupaten kota jarang bisa tercapai, ya. Karena itu kan proyeksi kami. Contoh ketika kami proyeksikan PAD sekian ratus miliar lalu ada Covid-19, tidak terealisasi. Ini yang terjadi. Karena itu BPK membantu kami mencarikan solusi bagaimana PAD kita bisa bertambah," paparnya.
Total capaian PAD dari pajak daerah pada pertengahan Agustus 2022 di Kota Pekanbaru yakni Rp416 miliar. Angka ini meningkat hingga 28,4 persen dibanding tahun lalu yakni Rp324 miliar. Bapenda Kota Pekanbaru menggesa pendapatan daerah hingga akhir tahun 2022 dengan target mencapai Rp700 miliar.
Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin memaparkan, dalam entry meeting yang baru saja usai BPK menyampaikan dua misi utama. "Pertama adalah optimalisasi pendapatan, baik daerah maupun negara. Kedua, adalah efisiensi atau menekan belanja yang tidak efektif dan efisien," urainya.
Ami, begitu Kepala Bapenda ini akrab disapa melanjutkan, pada pemeriksaan semester kedua ini, BPK akan memeriksa kepatuhan dalam pendapatan daerah.
"Kami bersyukur dan terimakasih Bersama dengan BPK nantinya akan memeriksa kinerja kami dalam kepatuhan sehingga bisa memaksimalkan pendapatan daerah sampai akhir tahun," imbuhnya.
Dalam empat bulan sisa tahun 2022 ini, Ami optimis pihaknya bisa maksimal dalam mengejar realisasi pajak daerah. "Kami punya empat bulan lagi untuk optimalisasi. Insya Allah mulai besok (hari ini, red) dari BPK akan berkantor di Bapenda dan akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan," ucapnya.(ali)
