PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD dan TAPD Kota Pekanbaru sedang melakukan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan 2023 secara intens. Diharapkan, pada anggaran perubahan tetap ada peruntukan penyelesaian tiga masalah kota, yaitu banjir, jalan rusak, dan sampah.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru Rois mengatakan, peruntukan anggaran perubahan 2023 nanti sebaiknya digunakan untuk program prioritas Pj Wali Kota Pekanbaru yang belum tuntas sampai saat ini. ”Seperti halnya ada masalah penanganan banjir, pengelolaan sampah dan perbaikan jalan rusak. Karena sampai sekarang, masalah ini yang terus dikeluhkan masyarakat,” ujar Rois, kemarin.
Sebagaimana diketahui, dari MoU KUA PPAS RAPBD Perubahan 2023 disepakati senilai Rp2,890 triliun. Jumlah ini naik sekitar Rp191 miliar dari APBD Pekanbaru 2023 yang ditetapkan sebesar Rp2,699 triliun.
Rois mengatakan, berdasarkan apa yang disampaikan Pj Wako saat paripurna nota keuangan kemarin, ada program tambahan Pj Wali Kota Pekanbaru yang sebenarnya juga bersentuhan dengan masyarakat. Seperti santunan kematian, Bang Uun Menyapa, UHC, docter on call, dan lainnya tetap dijalankan.
Namun, menurut Rois, prioritas program yang sampai hari ini menjadi keluhan warga, harus dikedepankan agar bisa selesai. Di mana sampai hari ini masih banyak jalan berlubang, masih belum selesainya penanganan sampah hingga banjir jadi momok setiap hujan.
”Kita ingin prioritas APBD itu masih yang dari awal, jangan ke mana-mana dulu. Khusus untuk UHC itu bagus, karena banyak masyarakat terbantu,namun tidak serta merta anggaran untuk tiga PR itu diabaikan,” paparnya lagi.
Ditegaskan Rois, secara pribadi dia sangat mengapresiasi Pemko yang sudah merealisasikan program-program unggulan yang bersentuhan dengan masyarakat. Seperti UHC ini, yang bertujuan untuk memberikan jaminan pembiayaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat. Baik di seluruh Puskesmas dan rumah sakit, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.(gus)
