PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kamis (20/2), tepat satu tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution memimpin Provinsi Riau. Banyak pihak menilai apa yang sudah dikerjakan Syamsuar-Edy di satu tahun kepemimpinan mereka belum sesuai ekspektasi. Apalagi bila dibanding dengan apa yang pernah disampaikan pada saat kampanye dulu. Bahkan hampir seluruh fraksi di DPRD Riau menyebut setahun kepemimpinan Syamsuar-Edy "biasa saja".
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho menilai setahun kepemimpinan Syamsuar-Edy, Riau justru tidak lebih baik. Menurut dia, satu tahun kepemimpinan merupakan waktu yang dapat menunjukkan kinerja kepemimpinan kepada masyarakat. Bahkan tidak sampai satu tahun, 100 hari kerja pun, publik sudah mulai menilai kinerja pemimpinnya.
"Terkait kepemimpinan Pak Syamsuar dan Pak Eddy, Fraksi Demokrat DPRD Riau memiliki sejumlah catatan khusus," ujar Agung kepada Riau Pos, Selasa (19/2).
Adapun catatan khusus yang dimaksud seperti pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Yakni sebesar 2.81%, cukup jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5.07%. Bahkan bila dibandingkan 9 tahun yang lalu (2011), sangat jauh tertinggal, yaitu 5,57%. Keadaan ini dikatakan dia tentu berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Seperti pendidikan, kesehatan, keamanan (karena angka kejahatan tinggi) dan lain-lain. Pihaknya juga menilai pemenuhan keperluan pokok masyarakat. Saat ini ada lima daerah yang rawan pangan. Yaitu Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Bengkalis.
"Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak signifikannya outcome dan impact pembangunan sektor pertanian yang dilakukan satu tahun ini. Hal ini menunjukkan rendahnya ketahanan pangan daerah," paparnya.
Ketiga, pihaknya juga menyoroti tingkat kemiskinan yang masih tinggi hampir 7%, serta angka pengangguran terbuka yang tinggi (6,02%) dan Indeks Pembangunan Manusia 72,97 poin. Angka tersebut berada dibawah DKI, DIY, Bali, Kaltim dan bahkan Kepri.
Demokrat juga menyoroti reformasi birokrasi yang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terindikasi dari selalu lambatnya pelaksanaan dan rendahnya penyerapan APBD. Terakhir tentang penempatan penjabat eselon III dan IV yang sempat menimbulkan opini publik akan saratnya praktik nepotisme dalam penempatan tersebut.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar. Meski jalannya kepemimpinan Syamsuar-Edy masih on the track, pihaknya turut menyoroti perihal pembangunan SDM yang menjadi salah satu janji pada saat kampanye. Menurut dia, program tersebut sama sekali belum terlaksana. Itu dibuktikan dari penerapan program sesuai visi misi yang telah ditetapkan.
"Setiap kepemimpinan ada positif ada negatif. Kami sebagai partai pengusung melihat banyak kelebihan. Artinya yang ada sekarang berjalan sudah on the track. Walaupun yang besar-besar yang menjadi target beliau belum terakomodir," sebut Markarius.
Kembali ke pembangunan SDM, ia menegaskan bahwa salah satu alasan PKS mendukung Syamsuar-Edy adalah karena visi pembangunan SDM yang digelorakan Syamsuar-Edy. Namun pihaknya sampai saat ini belum melihat program tersebut berjalan. Ia mencontohkan program pembinaan UMKM yang belum tergarap secara serius dan masif. Belum lagi program keimanan seperti yang pernah disampaikan Syamsuar-Edy. Bahkan progres pembangunan Quran Centre seperti yang dijanjikan masih belum terlihat.
"Alquran center sejauh ini seperti apa progresnya? Pemberdayaan masjid. Kesejahteraan mubalig dan guru agama kita belum melihat. Belum lagi program SDM yang berdaya saing. Itu seperti apa? Programnya seperti apa?" tambahnya.
Begitu juga dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Sebagai salah satu partai pendukung, PAN juga menilai kinerja Syamsuar-Edy dalam satu tahun ini masih biasa saja.
"Pandangan khusus PAN satu tahun Pak Syam ini masih biasa biasa saja. Tentu satu tahun bukanlah waktu yang bisa mengambil kesimpulan berhasil atau tidak berhasil," ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Zulfi Murshal.
Meski begitu, dirinya masih optimis Syamsuar-Edy masih bisa membuat gebrakan yang baik untuk Riau. Apalagi setelah dirinya mendengarkan 5 program unggulan yang akan segera dilaksanakan gubernur.
Sementara itu, belum adanya gebrakan yang lebih baik oleh Syamsuar-Edy masih dianggap biasa oleh Fraksi PKB DPRD Riau. PKB menilai Syamsuar-Edy masih menyiapkan fondasi pemerintahan di masa kepemimpinan satu tahun ini. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB Riau Ade Agus Hartanto.
"Gubernur kami anggap menyiapkan fondasi dasar mengeksekusi visi misi janji kampanye. Sejauh ini saya sependapat dengan teman-teman lain, bahwa apa yang telah dilakukan masih biasa-biasa saja. Karena kan beliau masuk di Februari. Sedangkan program yang murni dari beliau baru masuk penuh pada 2020 ini," ungkapnya.
Meski begitu, pihaknya menyoroti perihal penempatan pejabat eselon II yang masih belum terlaksana. Jangan sampai pada akhir tahun nanti. Hal itu dijadikan alasan mengapa serapan anggaran rendah hingga menyebabkan program yang direncanakan tidak terlaksana.
Penilaian positif justru datang dari Fraksi Gabungan PPP dan Hanura. Menurut Ketua Fraksi PPP Husaimi Hamidi pembangunan yang telah direncanakan telah berjalan sangat baik. Bahkan ketika dirinya bersama komisi III DPRD Riau berkeinginan mengejar potensi pendapatan daerah, Syamsuar langsung menyatakan dukungan.
"Saat kami ingin mengejar pendapatan, Pak Gub langsung menyatakan mendukung. Ini kami lihat sebagai langkah positif untuk pembangunan Riau lebih baik," ujarnya.
Sudah Ada Beberapa Terobosan
Dari kaca mata Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Syahril Abu Bakar, selama kepemimpinan Syamsuar-Edy, sudah ada beberapa terobosan yang dibuat. Pertama, mensyariahkan Bank Riau Kepri (BRK) yang sekarang sudah beralih menjadi BRK Syariah. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan semangat orang Melayu. Yaitu adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. "Dengan begitu, diharapkan ke depannya kita bisa terhindar dari unsur riba," katanya.
Selanjutnya dengan menerapkan sekolah gratis untuk tingkat SMA sederajat di Riau. Dengan program ini sudah bisa menolong anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan. Khususnya bagi anak dari kalangan kurang mampu. Karena sekarang ini masih banyak orang tempatan tak mampu.
"Dengan adanya sekolah gratis ini harapan kita ke depan tidak ada lagi anak-anak putus sekolah di Riau. Tentu ini yang membuat kami LAM gembira," sebutnya.
Selain hal tersebut, menurut Syahril, memang masih ada hal-hal yang belum menggembirakan, seperti konsilidasi ASN di Pemprov Riau. Sehingga Gubernur Riau belum bergerak cepat karena belum duduknya kepala OPD baru yang sesuai dengan visi dan misi.
"Mungkin ini yang perlu disegerakan, karena bagaimanapun gubernur dan wakil gubernur perlu dibantu oleh perangkat andal yang bisa menerjemahkan visi misi beliau," ujarnya.
Kedua, harus ada kepastian bagi ASN. Karena kebanyakan pejabat di Riau ini kalau sudah ada isu mutasi mulai tersandera, sehingga kinerjanya tak maksimal. Akhirnya berdampak terhadap masyarakat, karena belum duduknya aparat itu. “Karena itu gubernur dan wakil gubernur Riau harus cepat mengambil langkah-langkah cepat mengisi jabatan kosong,” harapnya.
Syahril juga mengatakan, pihaknya bersama jajaran LAM kabupaten/kota di Riau siap mendukung upaya gubernur memperjuangkan tanah adat atau ulayat. Karena Presiden RI juga sudah memberi payung hukumnya untuk mengatur tanah ulayat. Kemudian Gubernur juga sudah membentuk tim yang diketuai wakil gubernur Riau untuk menyelesaikan tanah yang bermasalah.
"Tentu ini menggembirakan kami masyarakat adat. Mudah-mudahan dengan selesainya status tanah di Riau ini, maka ke depan jelas mana tanah milik pengusaha, dan berapa banyak tanah yang bisa dikembalikan ke masyarakat," sebutnya.
Sementara itu, pandangan terhadap setahun kepemimpinan Syamsuar-Edy juga disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr drh Chaidir MM. Ia mengatakan, janji politik Syamsuar-Edy dalam kampanye sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan visi: “Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu).
RPJMD itu dikatakannya sudah disetujui DPRD dan telah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Batas pengajuan dan pengesahannya pun masih berada dalam rentang waktu sesuai peraturan perundang-undangan. RPJMD itu baru disahkan pada bulan Agustus 2019. Untuk itu, pihaknya belum bisa menilai secara objektif. Sebab kegiatan pembangunan pada tahun 2019 merupakan kegiatan yang dibahas Gubernur Riau sebelumnya dan DPRD Riau periode 2014-2019.
"Syamsuar-Edy baru utuh melaksanakan kegiatannya di tahun anggaran 2020 yang baru berjalan dua bulan.Tapi sekurang-kurangnya komitmen keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat sudah mulai terlihat. Misalnya, dalam penegakan hukum, penegakan disiplin birokrasi dan komitmen terhadap pendidikan gratis," katanya.
Sementara itu Gubri dalam paparannya saat kegiatan forum publik rancangan awal RKPD Riau tahun 2021 mengatakan, khusus pada tingkat kemiskinan, sejak 2019 hingga 2020 terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Di mana pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mencapai 6,9 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 6,75 persen.
"Kami targetkan pada 2021 nanti bisa kembali turun menjadi hanya 6,62 persen saja," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, pada tahun 2020, pihaknya juga sudah mulai menerapkan sekolah gratis melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Di mana, Bosda pada 2020 sebesar Rp428,995 miliar.
"Untuk sekolah negeri, dana Bosda yang dikeluarkan sebanyak Rp305,325 miliar yang diberikan kepada 190.855 siswa. Kemudian sekolah swasta Rp 24,763 miliar, guru tidak tetap Rp95,832 miliar untuk 3.630 guru, siswa miskin Rp1,012 miliar untuk 920 orang , dan komunitas adat terpencil Rp671 juta untuk 610 orang," jelasnya.
Dari sisi invesatasi, Syamsuar menyebut, dari data realisasi investasi periode triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2019 di Riau mencapai Rp9,13 triliun, jumlah ini meningkat sebesar 43,34 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Yakni Rp 6,37 triliun. "Capaian investasi periode triwulan IV itu berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 26.265 orang sehingga secara total tahun 2019 menyerap 61.455 orang," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, selama triwulan IV tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp5,17 triliun dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 3,96 triliun. Selama periode Triwulan IV Tahun 2019 realisasi investasi di Riau sebesar Rp9,13 triliun.
"Peningkatan realisasi investasi yang signifikan merupakan hasil dari upaya dan kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak hanya berusaha mencari investasi baru, namun juga melakukan pengawalan dan penyelesaian permasalahan atas investasi yang sudah ada sebelumnya," sebutnya.
Dari sisi infrastruktur khususnya jalan, Syamsuar mengaku sudah memiliki pola yang dapat diterapkan dalam pemeliharaan jalan. Yakni dengan mengandalkan tindakan cepat unit pelaksana teknis (UPT). Karena selama ini, pihak UPT masih menunggu tender pengerjaan pemeliharaan jalan yang menjadi tanggung jawabnya dan baru dilaksanakan. Dengan artian, jalan tersebut sudah rusak baru dilakukan pemeliharaan.(nda/so/wir/kas)
