PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Kota Pekanbaru mengajak Pemko Pekanbaru untuk satu rasa menolak rencana diberlakukannya PPN Pendidikan oleh Pemerintah pusat, yang saat ini sedang jadi perbincangan dan keluhan di kalangan masyarakat Pekanbaru.
"Untuk pemerintah di daerah itu kan ada dua yang saling bersinergi, Pemko Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru. Saya mengajak keduanya sehati, sejiwa dan satu rasa untuk menolak rencana PPN Pendidikan," ajak anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain kepada wartawan, Kamis (17/6).
Selanjutnya, dia juga menyarankan agar kebijakan dan aturan yang dikeluarkan itu harus wajib dan betul-betul pro ke rakyat. "Kita harus memikirkan nasib rakyat yang sudah memilih kita menjadi wakilnya di parlemen dan juga pemimpin daerah," tambahnya.
Ditegaskan politisi PPP ini, apa yang dihembuskan saat ini hanya membuat rakyat terluka, maka dirinya bersikap tegas menolaknya. "Dan fraksi kami di DPRD Pekanbaru (Gerindra Plus) tegas menolak," ujarnya.
Menurut Zulkarnain, dengan kondisi hari ini, tak layak juga dunia pendidikan itu dikenakan pajak, ditambah lagi situasi pandemi sekarang yang menjadi momok merusak semua sektor.
"Sepertinya pemerintah sudah kehilangan akal, dan tidak ada momen lagi. Dunia pendidikan ini janganlah di otak-atik seperti itu, cari dana untuk menutupi anggaran negara iya, tapi tidak semestinya membabi buta seperti itu, di pilah-pilah lah, dikaji dengan matang, apalagi dunia pendidikan dipajak begitu" paparnya.
Kalau pun mau dipajak, sambung Zulkarnain, cukuplah barang-barang produksi, apalagi ada pula wacana pajak sembako, yang otomatis akan dua kali naik pajaknya dari sekarang khusus Pekanbaru.
Masih menurutnya, meski sekarang baru wacana, tapi ini dinilainya menjadi aib pemerintah. "Dan harapan kami PPN pendidikan ini tidak diakomodir. Harapan kami juga, semua fraksi di DPR RI menyatukan sikap, kompak mendengar jeritan rakyat dengan situasi seperti ini," ungkap Zulkarnain lagi.(gus)
