PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri di Kota Pekanbaru dan penerapan sistem zonasi, keluhan masyarakat masih didengar. Termasuk tidak adanya penambahan bangunan baru sekolah negeri.
Menyikapi persoalan ini, DPRD Kota Pekanbaru mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru agar segera membuat masterplan pendidikan sebagai jawaban dari semua persoalan yang terjadi setiap tahun ajaran baru.
"Mengapa kami menawarkan perlu dibuat masterplan pendidikan itu? Karena ini sangat perlu dan jadi solusi. Tidak hanya sekadar program, tapi jelas arahnya. Seperti halnya penerimaan siswa baru, akan tahu di setiap kecamatan antara kekurangan sekolah dengan daya tampung dan jumlah siswa yang masuk," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi, Kamis (14/7).
Masterplan pendidikan ini juga disampaikan Azwendi dapat memetakan jumlah penduduk, serta kapasitas sekolah. Selain itu membuat kajian yang komprehensif. Perlu digaris bawahi, bahwa masterplan pendidikan itu bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang.
Dijelaskannya, perlu ada korelasi antara sekolah negeri dan swasta. Sehingga dengan adanya masterplan pendidikan, sekolah bisa tertata di setiap daerah.
"Tidak melulu banyak tingkatan sekolah yang sama. Misalkan sekolah swasta saja atau sekolah negeri saja yang banyak di daerah tersebut," katanya.
Azwendi lalu menyoroti sistem zonasi. "Ini yang kita hadapi ketika bertemu dengan masyarakat. Ketika anak-anaknya mau masuk SD atau SMP negeri, banyak tak memenuhi persyaratan karena sekolah tidak ada di daerah mereka. Jauh di luar zonasi," terangnya.
Lalu persoalan lainnya, adanya penumpukan sekolah di satu kawasan. "Ada juga karena penumpukan sekolah terjadi. Seperti SMPN 1, SMPN 4, SMPN 10. Padahal jumlah penduduknya di sana sedikit. Makanya, perlu dibangun sekolah sesuai masterplan dan tentunya sesuai kapasitas," sebut Azwendi lagi.
Ditegaskannya, tujuan akhir dari masterplan pendidikan ini, pemerintah bisa membangun sekolah sesuai keperluan. Selain menggunakan dana APBD, pemko juga bisa mengambil dari APBN untuk infrastruktur sekolah.
"Jika ada niat semua masalah selesai," sebutnya.
Politisi Demokrat ini juga memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala Disdik Pekanbaru Ismardi Ilyas yang saat ini menjabat, disebut berbeda pemikirannya dengan legislatif.
"Karenanya kami meminta, agar Kadisdik mendengar keluhan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Kami ini mewakili masyarakat. Kadis jangan paksakan dengan pemikiran dia sendiri," katanya.
Informasi dari Disdik, saat ini di Kota Pekanbaru, jumlah siswa yang tamat dengan daya tampung sekolahnya, tak sesuai. Dilaporkan, untuk jumlah SDN di Kota Pekanbaru sebanyak 189 sekolah negeri. Bbelum termasuk swasta. Sementara jumlah SMP negeri dan swasta 149 sekolah. 47 di antaranya SMP negeri.
Sekretaris Disdik Pekanbaru Muzailis menyampaikan, untuk daya tampung SD yang sudah masuk ke Disdik Pekanbaru tahun 2022 ini sekitar 13.000-an. Sementara untuk SMP daya tampungnya sekitar 8.000-an.
"Sehingga yang memang tertampung di SMP negeri nanti hanya sekitar 60 persen, sementara yang 40 persen mungkin ya barangkali ke swasta. Sehingga untuk ke negeri kami lakukan seleksi sesuai dengan persyaratan," katanya.
Disinggung terkait kuota siswa baik SD maupun SMP, Muzailis menjelaskan, bahwa setiap tahun untuk kuota SMP rata-rata terpenuhi. "Tapi kalau untuk SD ada beberapa sekolah yang tidak. Umpamanya sekolah yang ada di pinggiran, sehingga penduduknya sedikit. Kemudian juga usia anak yang tidak memenuhi. Tapi kalau SMP, di manapun SMP nya pasti terpenuhi," katanya.(yls)
Laporan AGUSTIAR, Kota
