PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Progres pembangunan Pasar Induk Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Soekarno Hatta sampai saat ini masih menyisakan masalah. Tidak hanya masalah bangunannya yang diduga abai dengan aturan Pemko Pekanbaru, tuntutan masyarakat pun sampai kini belum direalisasikan.
Merespon persoalan yang kompleks di Pasar Induk ini, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Rois menyebutkan, hasil sidak dan hearing dengan kontraktor pembangunan Pasar Induk, bahwa warga sekitar pasar mendukung pembangunan Pasar Induk itu, asal saja pembangunan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang jelas, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.
"Aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya tidak ada masalah. Tapi jangan seperti sekarang sudah memberikan masalah lingkungan," kata Rois, yang juga merupakan warga sekitar Pasar Induk.
Selain itu, diungkapkan Rois Anggota Komisi IV, pembangunan pasar saat ini tidak disebutkan tidak sesuai dengan gambar yang dirancang di awal. Tidak memperhatikan GSB, dan pagar dibuat tepat di batas jalan. "Ini beresiko, dan banjir, lalu jalan menjadi rusak, karena air mengalir terus, sepekan baru kering. Dampak air tak jalan tersebab pembangunan," paparnya.
Makanya kata dia, dari Komisi IV saat hearing itu merekomendasikan. Karena pembangunan tidak sesuai planning, sehingga direkomendasikan diambil sikap tegas dari Pemerintah. "Sampai hari ini tidak ada tindaklanjutnya dari Pemko," tambahnya.
Apalagi dikatakan Rois, sudah berkali-kali adendum pembangunan tak juga selesai-selesai. Dimulai 2016, proyek Pasar Induk Pekanbaru dikerjakan oleh PT Agung Rafa Bonai dengan lahan seluas 3,2 hektare, biaya mencapai Rp94 miliar. Hingga 2021 belum ada kepastian selesai.
"Saran kami tentu Pemko dengan kontraktor untuk duduk lagi, pertanyakan betul bisa apa tidak menyelesaikan pembangunan Pasar Induk sesuai dengan aturan, kalau tidak bisa harus tegas ganti dengan perusahaan lain. Ini periode kepemimpinan Firdaus-Ayat sudah mau berakhir, Pasar Induk belum juga jelas," ujar Rois lagi.
Dari pertemuan duduk bersama Pemko dengan kontraktor itu, diharapkan juga ada solusi konkrit. Dan harus menjadi manfaat bagi masyarakat, dan pemerintah juga bisa enak dan kontraktor tidak merasa dirugikan. "Pasar Induk ini kebutuhan, makanya harus kami dukung, tentu dengan cara yang sesuai aturan, dan harus bisa selesai sebelum 2022," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV lainnya, Ruslan Tarigan, juga menyayangkan progres pembangunan Pasar Induk. Menurutnya ada yang salah dengan kontraktor pengembangnya. Dan seharusnya, disampaikan Ruslan, pengembang mesti jujur dengan situasi dan kondisi yang tidak ada kepastian.(gus)
