PEKABARU (RIAUPOS.CO) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Hendra Afriadi jadi sorotan karena terus mangkir dari panggilan hearing di DPRD Kota Pekanbaru. Tak hanya itu, di kantornya sendiripun dia sulit ditemui.
Seperti yang terjadi pada Rabu (11/5) pagi saat Riau Pos mencoba menemui Kadis LHK Pekanbaru ini di kantornya di Jalan Parit Indah. Staf yang berada di lobi kantor menyebutkan, pada hari itu tidak hanya Kepala DLHK, pejabat lain jajarannya juga tidak bisa ditemui. Tidak satu pun dari mereka yang sedang berada di tempat. Setidaknya mulai pukul 10.30 WIB pagi itu.
Ketika diminta nomor telepon Kepala DLHK, staf ini tidak bisa memberikan karena mengaku tidak punya. Ketika ditanya kapan waktu pimpinannya itu datang ke kantor setiap harinya, dirinyapun tidak bisa memastikan. Karena jam kedatangan selalu berubah.
Sementara menurut staf lainnya, pimpinan mereka memang lebih sering berada di lapangan ketimbang di kantor. Terkadang menurutnya Hendra Afrizal datang pagi, tapi kerap juga datang pada sore hari. Hingga dirinya tidak bisa memastikan hal itu justru meminta wartawan terlebih dahulu membuat janji pada yang bersangkutan.
Ketika ditanya apakah ada satu saja pejabat yang bisa ditemui, staf yang di sana saat itu terlihat bingung, karena mereka sudah berada di luar kantor, termasuk Sekretaris
DLHK. Hanya yang ada saat wartawan berada di sana adalah pejabat bagian umum, itupun sedang menerima tamu. Saat wartawan berbicara, pejabat itu justru keluar bersama salah seorang ASN berbaju Dinas Perhubungan. Staf yang ditemui wartawan hanya bisa memberikan nomor ponsel Sekretaris DLHK Kota Pekanbaru Adi Lesmana.
Lalu sekitar pukul 10.55 WIB, wartawan mencoba menelepon Sekretaris DLHK Adi Lesmana sesuai nomor yang diberikan salah seorang staf tersebut. Namun nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif.
"Mungkin Pak Sekretaris lagi rapat, karena tadi keluar katanya mau pergi rapat," kata staf yang memberikan nomor tersebut.
Ketika ditanya soal keberadaan Kabid Pengelolaan Sampah Asrizal, staf yang sama menyebutkan, pejabat yang satu ini tidak berada di kantor yang sama. Melainkan berada di workshop yang berada di Jalan Rawa Mangun. Sebelum menuju ke sana, wartawan lebih dulu menghubungi Asrizal.
Telepon Asrizal aktif. Di ujung telepon pria yang sebelumnya bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga ini juga mengaku tidak di tempat. Karena sedang berada di lapangan, tepatnya di Jalan Utama.
"Kami ya memang lebih sering di lapangan mengecek tumpukan sampah. Kalau ada laporan, kami datang dan angkut, itu saja. Saya fokus itu saja. Apa yang tupoksi itu saya kerjakan di lapangan," ujar Asrizal yang baru tiga bulan bertugas di DLHK Pekanbaru ini.
Sebelum wartawan meninggalkan Kantor DLHK Kota Pekanbaru sekitar pukul 11.00 WIB, salah seorang staf di kantor tersebut tidak dapat menyebutkan siapa yang ada di kantor tersebut untuk ditemui. Ketika wartawan memastikan lagi, jawaban masih sama.
Saat wartawan akan meninggalkan kantor tersebut, beberapa menit setelah pukul 11.00 WIB, serombongan pegawai terlihat meninggalkan kantor tersebut. Dengan mengendarai satu mobil, mereka pergi meninggalkan kantor pada jam yang seharusnya bukan jam istirahat.
Sehari sebelumnya, Riau Pos coba menginformasi Hendra melalui nomor telepon selulernya di nomor 0823-8476-6xxx, nomor tersebut tak bisa diakses. Bahkan upaya konfirmasi juga dilakukan melalui ajudan Hendra bernama Haris pada nomor seluler 0823-8198-4xxx. Nomor ini aktif namun tak mengangkat ketika ditelpon dan tak membalas pesan yang dilayangkan.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru HM Jamil MAg MSi dikonfirmasi terkait Kadis LHK Kota Pekanbaru yang terus mangkir panggilan hearing DPRD Kota Pekanbaru meminta kalangan DPRD menyurati resmi Wako Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT terkait hal ini.
"Dewan silakan surati Wali Kota. Sampaikan bahwa yang bersangkutan tidak mau datang ke hearing. Karena hearing itu resmi. Maka perlu disurati secara resmi juga (wako, red)," tegasnya.
Dipastikan Jamil, surat dari DPRD Kota Pekanbaru akan menjadi pertimbangan terhadap evaluasi pada Kadis LHK Pekanbaru. "Ini akan jadi dasar evaluasi terhadap yang bersangkutan," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru segera melakukan pemanggilan terhadap kepala DLHK Pekanbaru untuk menjelaskan persoalan sampah Kota Pekanbaru yang sampai kini masih menjadi perhatian banyak kalangan.
Sebagaimana diketahui, dua perusahaan pengelola sampah di Kota Pekanbaru, yakni PT Samhana Indah dan PT Godang Tua Jaya, bukan perusahaan baru untuk pengelolaan sampah di Pekanbaru, kontrak sebelumnya juga dua perusahaan ini sudah bermitra dengan Pemko, namun hasilnya dinilai tidak jauh beda dengan kontrak saat ini.
Tahun ini, kontrak kerja dua perusahaan tersebut sebesar Rp 80an miliar, yang diambil dari APBD Pekanbaru 2022. Padahal sebelum di tender, DPRD lebih menyarankan agar pengelolaan sampah di KSO kan saja, atau di swadaya masyarakat lebih murah dan bisa tanpa keluarkan biaya.
"Segera kami akan panggil hearing DLHK, tak datang juga maka kita koordinasi dengan aparat untuk panggil paksa. Sekarang kami rapat internal dulu menyoal persampahan yang tak kunjung tuntas ini," kata Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan kepada wartawan.
Dalam hal ini, Nurul juga menyebutkan, bahwa kinerja pihak ketiga pengangkut sampah di Kota Pekanbaru, sudah selayaknya dievaluasi total oleh DLHK, namun itu tidak terjadi.
"Sebenarnya beberapa bulan sebelumnya, kinerja pihak ketiga buruk. Sekarang, bertambah lagi rapor merah pihak ketiga ini," sebut Nurul lagi.
Politisi Partai Gerindra ini sangat yakin, tumpukan sampah ada di seluruh kecamatan Kota Pekanbaru. "Dan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus bisa diselesaikan oleh DLHK selalu leading sektornya, dan kami juga berharap ada penjelasan dari DLHK," paparnya.(gus/end/ali)
