PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemanfaatan kemajuan teknologi terus dilakukan Polda Riau dalam membantu pemerintah dalam menangani virus corona (Covid-19). Salah satunya dengan menggunakan smart helmed thermal untuk mendeteksi secara dini warga yang terpapar Covid-19.
Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengatakan, helm “robocop” N901 besutan perusahaan yang berbasis di Shenzhen, Cina dirancang untuk mengukur suhu tubuh subjek di tengah kerumunan orang. Alat ini, sebut Sunarto, berbeda dengan drone thermal yang pernah digunakan Polda Riau, beberapa waktu lalu.
"Smart helmed ini lebih spesifik mengidentifikasi suhu panas dari orang secara lebih detail. Selain itu lebih efektif bila dibandingkan dengan pengukuran melalui alat thermoscan maupun thermogun," ungkap Sunarto, Senin (11/5).
Disampaikan perwira berpangkat tiga bunga melati ini, setiap orang yang mengalami demam atau suhu panas dapat diskrining sejauh lima meter dan dapat memindai semua individu di dalam kerumunan dengan keakurasian 100 persen. Kemudian, helm yang terinspirasi dari robocop ini dilengkapi pemindai kode QR dan fitur pengenalan wajah.
"Kaca mata yang terpasang pun menggunakan teknologi augmented reality (AR) dengan berbagai pilihan konektivitas seperti wifi, bluetooth, dan jaringan 5G," imbuhnya.
Lanjut pria yang akrab disapa Narto, pihaknya akan menggunakan helm tersebut untuk mendukung pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pekanbaru. Nantinya, sambung mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, setiap anggota Polri yang bertugas di pintu-pintu masuk smart helmed. Sehingga dalam pengecekan terhadap warga yang masuk tanpa harus bersentuhan.
"Helm canggih ini juga dilengkapi dengan alat perekam secara langsung. Rekaman itu dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti di pengadilan saat petugas melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar PSBB," terang Sunarto.
Upaya pemanfaatan teknologi, bukan yang pertama dilakukan Polda Riau untuk mendukung pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19. Sebelumnya, telah dibangun aplikasi baru pada dashboard Lancang Kuning Nusantara untuk memantau warga dan mendata yang masuk ke Bumi Melayu di tengah pandemi Covid-19. Aplikasi itu dapat dimonitor keberadaannya secara langsung dan memudahkan untuk melakukan tindakan terutama yang masuk kategori orang dalam pemantauan dan masyarakat datang dari wilayah zona merah. Nantinya warga yang masuk, diminta menginstall aplikasi Lancang Kuning Nusantara melalui QR Code yang terpampang di banner. Kemudian, dipandu untuk mengisi data yang ada di aplikasi tersebut dan langsung terdata.
Harus Pastikan Masyarakat Bisa Makan
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II tinggal menghitung hari. Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hingga kini belum beres dalam mengelola data penerima bantuan sembilan bahan pokok (sembako). Terkesan amburadul di ekonomi yang semakin buruk.
"PSBB itu ada konsekuensinya. Artinya masyarakat prasejahtera mesti diperhatikan. Mereka disuruh diam di rumah, namun pemerintah harus pastikan bisa makan," ungkap Pengamat Kebijakan Publik Khairul Amri.
Lebih lanjut dikatkakan Amri, terkait regulasi itulah tugas Pemko menjelaskan kepada publik jika pembagian sembako tidak tepat waktu. Hal semacam itu dapat dijelaskan melalui humas terkait apa yang terjadi.
"Artinya apapun yang dialami oleh pemerintah berkaitan dengan PSBB harus dijelaskan kepada publik. Supaya clear and clear, agar informasi tidak bias ke bawah. Sehingga publik dapat mengatakan kebijakan PSBB telah tepat. Namun, saat ini yang menjadi masalah masih soal sembako," terangnya.
Menurutnya, jika terhalang regulasi apalagi soal uang negara, pemerintah harus berpikir mencari solusi. Harus dapat kepercayaan dari masyarakat dan dapat data masyarakat prasejahtera. "Jika memang uang daerah belum dapat dialokasikan, saya lihat banyak dari masyarakat dan ormas yang peduli soal Covid-19. Mungkin pemko bisa mengarahkan mereka dengan menjalin komunikasi baik termasuk dengan pihak swasta," tegasnya.
Kesimpulannya menurut Amri, apapun alasan Pemko Pekanbaru harus tetap memberikan bantuan kepada masyarakat prasejahtera. “Memastikan masyarakat prasejahtera tetap dapat makan selama PSBB. Ini sudah mau selesai namun implementasi belum maksimal. Jadi dari seluruh aspek harus dilihat, terlebih yang paling disorot adalah sembako,” ungkapnya.
Disinggung soal lockdown atau karantina wilayah, Amri menjelaskan jika dilakukan hal demikian artinya pemerintah wajib membiayai dan memberi makan di wilayah karantina. Termasuk hewan ternaknya. Sementara, PSBB tidak wajib seperti halnya UU Karantina Wilayah.
Prihal Kabag Humas Pemko yang masih menjadi sorotan terkait citra dan reputasi, Amri menanggapi, sebagai komunikatif Pemko maka apa yang ingin diketahui publik harus disampaikan. Sebab saat ini sudah terbuka atau transparan. Sehingga apapun kebijakan yang dilakukan Pemko harus terbuka ke publik serta membangun hubungan baik lembaga di luar Pemko. Menurutnya, penting di sini humas sebagai jembatan masyarakat Pekanbaru dengan organisasi eksternal Pemko seperti DPRD dan publik. Semakin canggih teknologi keperluan informasi publik pun semakin tinggi. Menurutnya, peran sentral humas sangat diperlukan masyarakat yang fungsinya menjaring informasi publik. Kemudian memberikan apa yang terjadi pada publik serta menjaga citra dan reputasi hubungan pemko dengan lembaga lainnya.(rir/s)
