PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 telah selesai disahkan. Meski begitu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau masih menyisakan sejumlah catatan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Salah satunya mengenai penataan rumah sakit umum daerah (RSUD) milik pemprov. Catatan itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati kepada Riau Pos, Ahad (8/12).
Ia menjelaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Riau yang disusun secara teknokratik, menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
"Oleh karena itu, kami berharap bahwa pembangunan SDM juga bertitik tolak pada pembangunan bidang kesehatan. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat dan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal," ujar Ade.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, salah satu penataan yang ja maksud adalah dengan menjadikan RS pemerintah menjadi tumpuan utama bagi masyarakat. Dijabarkannya, Provinsi Riau memiliki 3 RS yang berada di satu wilayah, yakni Kota Pekanbaru. RSUD Arifin Achmad, RS Petala Bumi dan RSJ Tampan.
"Pemerintah, harus fokus untuk menata 3 RS tersebut. Agar RS ketiga rumah sakit tersebut dapat memberi solusi bagi permasalahan kesehatan," terangnya.
Lebih jauh disampaikan dia, pemerintah harus berupaya menjadikan RSUD Arifin Achmad menjadi RS utama di Provinsi Riau. Agar beban RSUD AA terbagi, maka RS Petala Bumi harus dijadikan RS dengan spesifikasi atau keunggulan dalam satu bidang. Misal RS khusus ibu dan anak, RS khusus stroke seperti di Bukittinggi, Sunatera Barat hingga RS khusus jantung. Sehingga permasalahan kesehatan tidak lagi menumpuk di RS AA .
"Hal tersebut, bisa dilakukan jika RPJMD yang disusun secara teknokratik tersebut dijalankan dengan target dan sasaran yang betul-betul terukur dan jelas arahnya," ujar Ade.
Menurut dia, RSUD AA dalam 5 tahun terakhir sudah terus berbenah. Baik dari sisi sarana prasarana maupun manajemen di dalam. Hal itu tentu tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan Pemerintah Provinsi. Sedangkan RS Petala Bumi, harus dilihat dari data jumlah frekuensi keluhan dan tingkat kesakitannya.
Dirinya berjanji akan terus mendorong pemrprov agar bisa melakukan penataan sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan untuk masyarakat.(nda)
