PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Persoalan pencairan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan Blok Rokan masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Pasalnya, hingga APBD Perubahan disahkan, tanda PI bakal dicairkan pusat masih belum terlihat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran. 

Sebab bila PI tak kunjung cair hingga akhir tahun, maka bisa dipastikan APBD 2023  bakal mengalami defisit sebanyak Rp800 miliar. Hal ini sebagaimana diungkapkan Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi, Kamis (5/10).

Dikatakan dia, dengan belum cairnya PI Blok Rokan, maka seharusnya pemprov segera mengevaluasi kinerja aparaturnya. Seperti Biro Ekonomi dan juga pejabat PT Riau Petroleum. Menurut dia, proses pencairan PI sejak awal stagnan.

“Kan katanya tinggal selangkah lagi. Padahal sejak terakhir saya menjabat Ketua Komisi III sekitar satu tahun lalu, itu begitu juga. Tinggal selangkah lagi juga. Tapi sampai sekarang enggak juga,” ujar Husaimi.

Dikatakan dia, keterlambatan pencairan PI akan berdampak sangat luas. Terutama pada postur APBD. Apalagi, pada APBD Perubahan PI menjadi salah satu poin pendapatan yang dimasukan ke dalam APBD.

“Ini PR kita. Kalau enggak clear ini akan berdampak ke defisit Rp800 miliar. Ini berdampak ke APBD yang sudah di susun tahun 2023 ini. Dampak yang luar biasa,” tuturnya.

“Terakhir di HUT Riau Pak Gubernur sampaikan bakal segera cair jadi kado ulang tahun. Tapi enggak juga. Maka menurut saya harus dievaluasi. Riau Petroleum di evaluasi, cari orang yang mampu mengejar. Ini duit sudah ada tapi nggak sanggup mengejar,” pungkasnya.(gem)

Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru