PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ke warga miskin terdampak Covid-19 tak jelas dan belum terealisasi. Hingga kini, bantuan masih terkendala data calon penerima yang dihimpun Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, Senin (4/10) mengatakan penyaluran BLT tergantung dari Dinsos Kota Pekanbaru. Karena dinas tersebut yang melakukan pendataan bagi calon penerima BLT.
Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan dinas terkait untuk segera merampungkan data. Agar BLT Covid dapat disalurkan bagi warga miskin yang terdampak. "Kemarin sudah disuruh gesa laporannya (data calon penerima bantuan, red). Sudah berulang kali saya suruh gesa," ucap Sekdako dengan nada kesal.
Jamil menyebut, bahwa dinas terkait beralasan ada permasalahan saat pendataan. Mereka mengaku data dari RT/RW setiap kelurahan lambat masuk ke Dinsos Pekanbaru.
Ia menegaskan bahwa lambatnya pendataan yang dilakukan oleh Dinsos Kota Pekanbaru bakal menjadi bahan evaluasi. Seharusnya dinas tersebut dapat bekerja lebih cepat, apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini. Jamil mengaku bakal mengevaluasi Kepala Dinsos Pekanbaru.
"Ini jadi pertimbangan (evaluasi kinerja, red). Apa yang saya sudah sampaikan tentu akan jadi pertimbangan semuanya," imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinsos Kota Pekanbaru Mahyudin bungkam. Upaya konfirmasi yang dilayangkan melalui sambungan telepon tak direspon.
Jumlah BLT rencananya di kisaran Rp1 juta per Kepala Keluarga (KK). Namun jumlah ini masih perkiraan dan belum diputuskan. Jumlah bantuan nantinya tergantung kemampuan keuangan daerah.
Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru 2021. Warga penerima bantuan adalah mereka yang memiliki kepala keluarga positif Covid-19 dan melakukan isolasi terpusat (Isoter) di fasilitas pemerintah. (lim)
Laporan M ALI NURMAN, Kota
