PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama instansi terkait saat ini masih memetakan daerah-daerah yang rawan terjadi konflik saat Pemilu 2024 mendatang. Di mana salah satu fokus perhatian yakni di daerah perbatasan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau Jenri Salmon Ginting melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Rahmat Setiyawan mengatakan, pada pelaksanaan Pemilu baik Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak tahun 2024 daerah perbatasan antar kabupaten/kota menjadi fokus perhatian mereka.
“Biasanya daerah yang rawan konflik saat Pemilu itu berada di perbatasan antarkabupaten/kota,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk di Provinsi Riau, daerah perbatasan yang berpotensi terjadi konflik seperti perbatasan lima desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dan perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar.
“Di daerah itu potensi kerawanannya masih tinggi. Namun dari posisi Coklit yang sudah dilakukan, dari informasi KPU dan Bawaslu tidak ada sanggahan dari masyarakat. Artinya sampai saat ini kondisi terkait persiapan pemilu itu tidak ada masalah yang signifikan. Hal karena sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sudah dilakukan secara masif,” ujar Rahmat.
Selain itu, kerawanan Pemilu juga bisa terjadi ketika surat domisili dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak singkron.
“Misalnya, orang tinggal di Kecamatan Rumbai namun KTP-nya di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Data Coklitnya kan Tenayan Raya, seharusnya saat pemilihan harus memilih di Tenayan Raya. Kemudian daerah perbatasan persoalan ini juga potensi kerawanan. Seperti di daerah Pandau, Kecamatan Siak Hulu itu berada di Kabupaten Kampar, hanya saja penduduknya banyak KTP Pekanbaru,” sebutnya.(sol)
