PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain mengajak semua pemangku kebijakan untuk dapat meluruskan kembali soal anggaran 20 persen dari APBD yang diperuntukan untuk pendidikan. Dia menegaskan, porsi anggaran pendidikan 20 persen itu sifatnya wajib direalisasikan.
"Ini harus diluruskan bersama-sama demi majunya pendidikan di Kota Pekanbaru ini,” kata Zulkarnain kepada wartawan, Senin (4/9) di DPRD Kota Pekanbaru.
Saat ditanya apakah selama ini anggaran pendidikan tidak sampai 20 persen, politikus PPP ini menjawab bahwa yang direalisasikan saat ini adalah dalam 20 persen itu juga ada dimasukkan anggaran untuk bantuan operasional sekolah (BOS) dan juga gaji pegawai dan honor, dan sebagainya.
"Seharusnya itu bersih 20 persen untuk pendidikan, tidak ada BOS dan gaji di dalam anggaran tersebut,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui berdasarkan APBD 2023 Rp2, 699 triliun, porsi anggaran pendidikan itu diplot Rp713,328 miliar. Menurut Zulkarnain, 20 persen dari APBD itu merupakan anggaran layak pendidikan dan itu berpandu kepada aturan yang sudah ditetapkan dan dilegalkan dalam undang-undang.
Untuk itu dikatakannya, kepada pemko dan juga DPRD nantinya saat pembahasan, harus fokus dan komit kepada aturan dan undang-undang itu. ”Untuk anggaran tahun depan 2024, tentu harus ada evaluasi dari anggaran 2023,kekurangan kekurangan dan kelemahan-kelemahannya harus dapat difokuskan lagi perbaikannya untuk 2024,” tegasnya.
Dilanjutkannya, tentu ini bermuara pada peningkatan dan perbaikan ditahun kedepannya, serta kualitas dan kuantitas sekolah pastinya. ”Berkaitan juga dengan pencukupan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan. Untuk hari ini, banyak sekolah sekolah yang mengalami kerusakan serta penyusutan mobiler . Harus jadi perhatian kita bersama dalam upaya menyiapkan semua fasilitas pendidikan yang layak dan berdaya saing,” paparnya lagi.
Ditambahkannya, saat ini kita di anggaran 2023 dan akan membahas anggaran 2024, dan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD perubahan 2023 . ”Di mana anggaran yang 20 persen untuk pendidikan itu kita harapkan pemko harus komit di situ (20 persen), dan pada tingkatan lainnya seperti pengadaan infrastruktur ini juga hal penting lainnya didalam anggaran yang 20 persen tersebut,” ungkapnya lagi.
Politisi senior ini menyebutkan, untuk 2024 nanti, dasar pembahasanya tentu dari 2023. "Artinya apa yang dianggarkan, seperti untuk penambahan sekolah baru atau penambahan RKB baru dan ini harus diperhatikan dengan serius,” tegasnya.
Soal pembangunan sekolah baru, disampaikannya, dengan sekolah yang sudah di bangun kemarin sebelum di bangun harus jelas legalitasnya. ”Artinya jangan menjadi persoalan dikemudian hari, jangan asal bangun tanpa melihat legalitas lahan yang dijadikan tempat pembangunan sekolah itu,” sebut Zulkarnain.
Dia juga menekankan, berkaitan dengan sistem zonasi, diharapkan ada pemerataan sekolah, baik SD maupun SMP disetiap kecamatan atau kelurahan. ”Ini sifatnya sudah wajib. Dan jangan sampai saat akan sekolah tidak ketemu zonanya,” paparnya.
Seperti dicontohkannya, dan dia mendapat laporan dan keluhan langsung dari wali murid, ada sebagian di Tangerang Barat, lalu di Sialang Sakti, Sialang Rampai itu tidak ketemu sekolah itu di zona apa. ”Dan ini kita harapkan untuk diperbaiki dari sesuatu yang kurang di 2023 untuk direalisasikan di 2024 mendatang menjadi lebih baik,” tuturnya.(gus)
