Hasil hearing Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dengan Asisten I Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru M Noer MBS dan Kabid Tata Pemerintahan (Tapem) Irma Novrita Selasa (15/12) kemarin, Ida mengakui sangat besar dampaknya ketika Pemko tidak bisa mempertahankan 3 RW itu. "Dampaknya banyak," katanya.

Menurut Politisi Golkar ini, jika tidak bisa diperjuangkan otomatis administrasi kependudukan Pemko tidak jelas. Sementara 2017 Pemko mau menghadapi Pilkada. 

"Kalau tidak diupayakan lagi, tentu ada perubahan data kependudukan, dan tidak mungkin bisa tercapai dalam satu tahun, sementara DPT itu harus diterbitkan mulai Februari 2016 mendatang untuk disosialisasikan," ujarnya.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Dampak lain, kata Ida, ada rumah warga, separuh masuk Pekanbaru dan separuh lagi Kampar.Bagaimana akte lahir anak nanti, di Kampar atau di pekanbaru? "Ini kan harus jelas juga," tambahnya lagi.

Selain itu masalah NJOP tanah.  Tidak mungkin juga dalam satu tanah ada dua surat." Jadi banyak kerugian materil yang akan dialami masyarakfat ketika 3 RW itu tidak dipertahankan," tuturnya.

Untuk itu, mewakili Komisi I dan dari hasil hearing kemarin, Diminta kepada pihak Pemko, setelah keluar (PP 1987) yang ada keluar itu hanya instruksi mendagri, bukan permendagri. 

Dan menurut pihak Pemko disampaikan Ida, dalam mendudukkan tapal batas itu tidak pernah tercapai kesepakatan, deadlock terus.

"Hal ini menjadi pertanyaan, ketika tidak pernah mencapai kesepakatan, mengapa pihak Pemko berani mengeluarkan surat tanah,IMB, lalu akta kelahiran anak, dan KTP?" ungkapnya.

Batas wilayah Pekanbaru-Kampar itu disebutkan Ida jelas sebenarnya, Sungai Mintan. "Saat ini Sungai Mintan itu sudah ditimbun oleh oknum sehingga membuat batas itu hilang," sebutnya.

Editor: Yudi Waldi