KOTA (RIAUPOS.CO) - Gelanggang permainan atau gelper ternyata cukup banyak tersebar di Kota Bertuah. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pekanbaru mencatat, ada 30 tempat gelper yang berizin. Pengawasan yang tidak menyeluruh, menyebabkan beberapa gelper terindikasi bebas menyediakan permainan yang mengandung unsur judi.
Menurut Kepala DPM-PTSP Pekanbaru M Jamil, sebelumnya ada 33 tempat gelper yang beroperasi. Namun tutup karena beberapa di antaranya ketahuan melanggar izin seperti melanggar jam operasional dan mengandung unsur judi.
“Sebelumnya ada 33 tempat. Tiga gelper sudah ditutup. Ada yang karena itu tadi, terindikasi melanggar. Baik pelanggaran jam operasional ataupun fungsi izinnya. Ada juga yang tutup karena tidak sanggup lagi meneruskan usaha. Bangkrut,” ujar Jamil saat ditemui Riau Pos, Rabu (26/7).
Dijelaskannya, sesuai legalitasnya, gelper dikategorikan sebagai arena permainan. Soal adanya indikasi perjudian, Jamil mengaku tidak tahu persis. Ia hanya mengatakan, dalam memberikan izin, pihaknya hanya berdasarkan rekomendasi.
Ia menambahkan, untuk izin gelper ada beberapa syarat administratif yang harus dimiliki oleh pengelola. Seperti izin dari masyarakat sekitar lokasi, rukun tetangga, rukun warga serta rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). ‘’Setelah beberapa syarat administrasi itu dimiliki, barulah kami bisa mengeluarkan izin gangguan (HO) untuk beroperasinya gelper,’’ katanya.
Retribusi yang dibebankan kepada pihak pengelola beragam. Mulai dari Rp1.160.000 sampai dengan Rp10.900.000 per tahun.
Soal pengawasan, DPM-PTSP menyerahkannya kepada Satpol PP selaku instansi penegak perda. Sedangkan untuk pencabutan izin gelper, Jamil katakan pihaknya baru bisa lakukan jika ada rekomendasi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP.
