”Tapi bukankah pada proses penerbitan sertfikat tim BPN datang ke lokasi untuk melihat fakta yang ada?” tanya Riau Pos kembali.
Umar tetap menyebutkan kesalahan tersebut berada pada Dinas Tata Ruang. Menurutnya, gambar peta yang dibuat oleh BPN sudah sangat benar karena memiliki dasar yang kuat.
Saat ditanyai soal kejanggalan sertifikat yang diterbitkan pada 1985 oleh BPN Pekanbaru, ia lagi-lagi membantah. Katanya, permasalahan tersebut adalah domain pengadilan untuk memutuskan. Sekalipun pihaknya tahu itu adalah sebuah kesalahan, tapi ia tidak bisa meluruskan kembali persoalan tersebut.
”Itu bukan urusan kami. Kalau memang menurut anda salah, silahkan gugat ke pengadilan,” ujarnya menutup pembicaraan.(yls)
