Kemungkinan tersebut disampaikannya karena mengingat pengalaman sebelumnya atas evaluasi Ranperda Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Pemkab Kepulauan Meranti. Dimana Perda tersebut diajukan pada April 2015 dan baru selesai dievaluasi pada Desember.
Sementara mengingat usulan evaluasi atas Ranperda Parkir Pemko Pekanbaru yang menimbulkan polemik masyarakat di ibukota Provinsi Riau tersebut, baru masuk dan diserahkan ke Kemendagri pada November 2015 lalu.
“Jika sudah keluar, tentu akan langsung kami serahkan ke Pemko Pekanbaru dengan melakukan telaah terlebih dahulu. Tapi tetap kami menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri,” tambahnya.
Disinggung mengenai desakan Pemprov agar evaluasi bisa disegerakan. Karo Hukum menyebut, dengan banyaknya evaluasi dari seluruh tanah air di Kemendagri atas Ranperda yang dibuat daerah, tentunya memang Pemda harus menunggu tuntasnya evaluasi. Sehingga hasil yang diperoleh juga lebih baik bagi kepentingan masyarakat dan daerah.(gus/egp)
