PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PENGESAHAN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 paling lambat pada 30 November. Jika lewat dari batas yang diatur undang-undang, maka RAPBD tak bisa disahkan lagi. Dengan waktu yang tersisa, kabupaten/kota harus segera membahas RAPBD bersama DPRD masing-masing.
Dari 12 kabupaten/kota di Riau, ada satu daerah yang masih membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, ada juga daerah yang APBD 2024 sudah disahkan yakni Kota Dumai.
Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua TAPD Suprianto mengatakan, beban anggaran Pemkab Kepulauan Meranti 2024 mendatang mengalami kondisi yang lumayan berat. Sekdakab Kepulauan Meranti tersebut mengatakan kondisi itu dipicu oleh turunnya potensi pendapatan sejumlah poin dana perimbangan. Seperti penerimaan dana bagi hasil (DBH) 2024.
“Saat ini sedang pembahasan TAPD setelah DPA Pusat kita terima jelang penyerahaan KUA-PPS kepada Banggar. Dari sana gambaran DBH 2024 menurun drastis dari tahun 2023,” beber Bambang, Ahad (29/10). “Penurunan terbesar bakal terjadi pada penerimaan DBH Migas 2024. Dari Rp115 miliar, tahun mendatang hanya Rp59 miliar,” ungkapnya.
Kondisi ini ditambah beban belanja 2024. Seperti kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Sehingga kata Bambang, potensi rasionalisasi RAPBD Kepulauan Meranti cukup besar, walaupun masih dalam pembahasan.
Jika Meranti masih pembahasan di TAPD, Wali Kota Dumai, H Paisal justru mengaku APBD Kota Dumai 2024 sudah disahkan melalui rapat paripurna bersama DPRD Kota Dumai beberapa waktu yang lalu.
APBD Dumai 2024 yang disahkan sebesar Rp1.855.078.807.189. Nilai tersebut meningkat hingga mencapai Rp500 miliar lebih jika dibanding tahun 2023 yakni Rp1,3 triliun yang digunakan untuk pembangunan.
“APBD 2024 Kota Dumai sudah disahkan dan juga sudah fasilitasi evaluasi pihak Kemendagri. Juga sudah termasuk anggaran pilkada yang akan berlangsung serentak tahun 2024 mendatang,” ujar Paisal. ‘’Semuanya sudah selesai kami bahas dan disahkan bersama DPRD Dumai sesuai dengan tupoksi yang ada dan pengajuan anggaran dari berbagai pihak termasuk KPU sebagai penyelenggaran Pemilu mendatang,’’ tambah Paisal.
Dikatakan Paisal, untuk penganggaran masih mempedomani dari Indikator Kinerja Utama ( IKU) untuk semua bidang. ‘’Alhamdulillah target-target dari IKU Kota Dumai sudah mencapai 100 persen bahkan ada beberapa bidang melebihi 100 persen,” terang Wako.
Lebih lanjut dikatakan Paisal tahun ini pihaknya melakukan perubahan RPJMD untuk menyesuaikan program yang mengacu pada kebijakan kebijakan pusat. “ Struktur APBD 2024 Dumai tetap mengacu dari aturan yang ada. Sebagai contoh anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD, anggaran kesehatan minimal 10 persen, termasuk infrastruktur dan lain lainnya,” terang Paisal.
Sampai Selasa (31/10), DPRD Kuantan Singingi (Kuansing) belum menerima buku Ranperda APBD 2024. Pemerintah melalui Sekdakab Kuansing H Dedy Sambudi berjanji APBD Kuansing 2024 itu paling lambat akan diserahkan 1 November 2023, hari ini.
Sekda mengatakan, saat ini masih ada perbaikan Ranperda APBD 2024 dan memastikan awal November 2023, buku Ranperda sudah sampai ke DPRD. “Dalam beberapa hari ini kami antar. Ini masih dalam perbaikan. Kalau bisa, 1 November ini kami serahkan,” kata Sekda.
APBD 2024 Kuansing tidak jauh berbeda dengan APBD 2023 lalu. Tahun ini Pemkab Kuansing mengajukan sebesar Rp1,569 triliun. Sedangkan APBD 2023 sebesar Rp1,523 triliun. Menurut Sekda, jumlah Rp1,523 triliun pada tahun 2023 tersebut, sudah masuk tambahan DAK sebesar Rp85 miliar.
Dalam anggaran itu, sebut Sekda, Pemerintah Kabupaten Kuansing juga memasukkan anggaran untuk pilkada Rp55,6 miliar. Jika dilihat dari keseluruhan anggaran APBD 2024 itu, lebih banyak untuk kepentingan masyarakat yakni untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur seperti akses jalan yang menjadi keperluan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
Layangkan Surat
Sementara itu, Selasa (31/10), DPRD Kuansing kembali melayangkan surat ke Pemkab Kuansing meminta buku Ranperda APBD 2024. Pasalnya, surat pertama DPRD Kuansing tertanggal 20 Oktober belum juga diindahkan. Surat permintaan kedua kali ini ditandatangani Ketua DPRD Kuansing Adam.
Surat Nomor 170/DPRD KS/PP ditujukan pada Bupati Kuansing. “Benar. Tadi (kemarin, red) kami dari DPRD Kuansing kembali melayangkan surat kedua pada Bupati Kuansing untuk percepatan penyampaian buku Ranperda APBD tahun 2024,” ujar Ketua DPRD Kuansing Adam, Selasa (31/10).
Dijelaskan Adam, ini sangat penting untuk menggesa pengesahannya. Penyampaian KUA PPAS tahun 2024 paling lambat pekan kedua bulan Juli. Sementara untuk nota kesepakatan KUA PPAS 2024 pekan kedua Agustus 2023. “Dan sudah disepakati bersama DPRD dan pemkab pada 15 Agustus 2023 lalu,” paparnya.
Selanjutnya, penyampaian Ranperda APBD 2024 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir yakni 30 November 2023. Permintaan ini dimaksudkan agar pembahasan segera bisa dilakukan bersama antara DPRD dan pemkab melalui OPD-OPD membahas anggaran dan program yang diusulkan melalui APBD 2024.
“Jangan nanti, waktu sudah mepet buku Ranperda APBD baru diserahkan. Lalu DPRD lagi yang disalahkan. Kalau cepat, kan kita punya banyak waktu membahasnya. Tapi kalau sudah mepet, bagaimana membahasnya?” tanya Adam.
APBD Kuansing 2024 merupakan APBD terakhir yang akan disahkan oleh Bupati Kuansing Drs H Suhardiman Amby AK MM dan anggota DPRD Kuansing yang ada. Karena itu, Wakil Ketua I DPRD Kuansing Drs H Darmizar berharap, APBD Kuansing tahun 2024 harus benar-benar untuk masyarakat.
“Kami benar-benar berharap, APBD tahun 2024 yang segera dibahas harus betul-betul untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan lain, apalagi kelompok dan pribadi, “ kata Darmizar, Ahad (29/10).
Sementara itu, DPRD Kampar masih menunggu usulan pembahasan RAPBD 2024 dari Pemkab Kampar. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol. “Kita berharap segera diusulkan ke DPRD. Jangan sampai tergesa-gesa pembahasan RAPBD 2024 ini. Kalau sudah masuk usulan ini, langsung dibahas DPRD Kampar,” tegas Repol.
Plt Sekda Kampar Ramlah mengatakan, Pemkab Kampar masih menjadwalkan untuk pembahasan rencangan APBD 2024. Karena memasuki tahun politik dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak, maka anggaran juga diprioritaskan ke sana.
“Selain memprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan juga ada anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kampar pada 2024 mendatang,” jelas Ramlah. “Selain pilkada tentunya juga untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” timpal Repol.
Sedangkan, Pemkab Pelalawan bersama DPRD, dalam waktu dekat ini segera menyepakati pengelolaan APBD 2024 untuk berbagai program prioritas. Demikian hal ini disampaikan Bupati Pelalawan H Zukri melalui Kepala Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPAKD) Pelalawan, H Devidson Saharuddin SH, Ahad (29/10).
Dikatakannya bahwa, rencana pembangunan daerah ini akan segera dibahas bersama DPRD setempat melalui rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024. Dimana rancangan tersebut merupakan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan APBD tahun 2024 yang dibahas antara Pemda dengan DPRD.
“Ya, pada tanggal 4 Oktober lalu, kita telah menyampaikan usulan pembahasan KUA PPAS kepada DPRD Pelalawan. Dimana didalam KUA PPAS tersebut, usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,724 triliun atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,968 triliun atau sebesar Rp244 miliar,” terang Devidson.
Sementara itu, daerah lainnya plus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang membahas RAPBD di DPRD masing-masing. Pemprov Riau mengajukan Rp9 triliun untuk APBD 2024. Dari jumlah tersebut Rp164 miliar untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di Provinsi Riau.
Selain anggaran pelaksanaan pemilu, Pemprov Riau juga menganggarkan pengamanan mencapai Rp30 miliar lebih. “Dukungan penyelenggaraan pemilu yang telah kami siapkan hibah untuk KPU mencapai Rp133 miliar lebih dan Bawaslu mencapai Rp31 miliar. Jadi total dukungannya mencapai Rp164 miliar,” kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk pengamanan pemilu, hibah untuk Polda Riau mencapai Rp18 miliar lebih dan Makorem 031 Wirabima mencapai Rp11 miliar lebih sehingga total Rp30 miliar lebih. Namun, sebut Gubri, anggaran tersebut belum bisa digunakan dikarenakan tahapan pemilu belum dimulai.
Hanya saja arahan untuk anggaran KPU dan Bawaslu sudah mulai disiapkan di tahun sekarang. “Untuk KPU dan Bawaslu sudah mulai disiapkan tahun 2023 ini, walaupun anggarannya belum bisa digunakan,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, untuk progres APBD 2024 milik Pemprov Riau saat ini masih dalam tahap pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama DPRD Riau. “APBD 2024 tahapan pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama DPRD Riau,” ujarnya.
Meskipun nantinya akan ada anggaran untuk pelaksanaan pemilu, namun disebutkannya APBD Riau 2024 masih akan memenuhi keperluan mendasar daerah. Yakni untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Pemkab Inhil tengah melakukan pembahasan RAPBD 2024. Hal itu disampaikan Sekda Inhil H Afrizal. “Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada kendala. RAPBD kita sedang proses,” kata Sekda Inhil, Ahad (29/10).
Dengan demikian, dia berhadap pada November 2013 mendatang segala tahapan dapat dibahas bersama-sama dengan DPRD Inhil. Sekda menyatakan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, semua anggaran direncanakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
Hanya saja, dari poin tersebut Pemkab Inhil mengalokasikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Inhil 2024. “Hibah pilkada, baik di Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu Inhil,” jawabnya.
Di Pekanbaru, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun menyebutkan APBD Pekanbaru 2024 terus berproses. “Sedang dalam proses sekarang ini. Kami ingin mendesain APBD ini sesuai dengan visi dan misi Pemko Pekanbaru,” ujar Uun panggilan akrab Muflihun, Jumat (27/10).
Namun, ia tegaskan bahwa APBD 2024 tersebut masih terfokus di peningkatan insfrastruktur serta mempertahankan program visi dan misi Pemko Pekanbaru yang sekarang masih berjalan seperti berobat gratis atau UHC dan lainnya.
“Kami masih mengejar seperti bagaimana infrastruktur terus dibenahi ya. kita ingin APBD ini bisa pro rakyat, termasuk UHC tetap kita pertahankan untuk di 2024,” tambahnya.
DPRD Kota Pekanbaru menegaskan, tiga sektor yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masih menjadi hal penting untuk dibesarkan anggarannya di APBD 2024. Saat ini pembahasan RAPBD 2024 masih tinggal menunggu pengesahan. “Wajib hukumnya anggaran itu berpihak ke masyarakat,” kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST.
Di sisi lain, DPRD Pekanbaru sudah membahas RAPBD 2023 hingga tahap paripurna jawaban pemerintah. Tinggal satu tahapan lagi yang dilakukan DPRD Pekanbaru untuk pengesahan APBD 2024. DPRD bersama Pemko Pekanbaru telah menyepakati KUA-PPAS RAPBD 2024 sebesar Rp2,825 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD TA 2023 senilai Rp2,699 triliun.
Di Siak, Plt Kepala Bappeda Siak Budhi Yuwono mengatakan, APBD 2024 sedang dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Siak. “Untuk kesepakatan KUA-PPAS diperkirakan pekan ketiga November 2023 ketok palu APBD 2024,” terang Budhi Yuwono.
Pemkab Siak menggangarkan Rp2,541 triliun untuk APBD tahun depan. Untuk pilkada sudah disepakati pembiayaannnya sekitar Rp57 miliar, baik untuk KPU, Bawaslu maupun pengamanan pilkada. “Prioritas pembangunan kami antara lain penanganan kemiskinan ekstrem, tengkes dan pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah dan infrastruktur,” ungkap Budhi Yuwono.
Sementara itu, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan mengatakan pembahasan APBD 2024 diharapkan menjadi fokus pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan akses jalan. “Kami tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, akses jalan serta ketersediaan pangan,” katanya.
Di Indragiri Hulu, DPRD bersama pihak eksekutif di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) baru akan membahas Ranperda APBD 2024 pada pekan mendatang. Ini sudah diputuskan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Inhu.
Sementara, besaran RAPBD Kabupaten Inhu 2024 adalah Rp1,3 triliun lebih. “Beberapa hari lalu, kami sudah menyepakati untuk memulai pembahasan RAPBD 2024 pada pekan mendatang,” ujar Ketua KPU Inhu, Elda Suhanura SH MH, Ahad (29/10).
Untuk itu kata Elda, ketika jadwal pembahasan sudah ditetapkan melalui rapat Bamus, OPD di lingkungan Pemkab Inhu hendaknya juga menyiapkan berkas anggaran yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan agar saat pembahasan dapat diketahui pembangunan yang skala prioritas.
Di tempat terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Inhu, Drs H Junaidi Rachmat MSi mengatakan, RAPBD Kabupaten Inhu 2024 yakni sebesar Rp1,3 triliun lebih atau terjadi peningkatan sebesar Rp73 miliar lebih dibandingkan dengan APBD 2023 yang hanya Rp1,2 triliun lebih.
Sementara itu, di Rokan Hilir (Rohil), TAPD bersama DPRD Rohil masih melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap usulan KUA-PPAS 2024. Hal itu dibenarkan Bupati Rohil Afrizal Sintong MSi, Sabtu (28/10) di Bagansiapiapi. “Ya sekarang masih dalam tahap pembahasan KUA PPAS,” kata Afrizal.
Dirinya menambahkan pemkab telah menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2024 pada pertengahan September. Bupati mengharapkan pembahasan dapat segera rampung dan menargetkan November sudah selesai.
Sedangkan untuk besaran APBD Rohil 2024, terangnya diperkirakan berada pada angka Rp2,5 triliun lebih. Bila terwujud maka dipastikan APBD Rohil tahun depan mengalami penambahan dibandingkan sebelumnya sebesar Rp2,4 triliun lebih.
“Ya diperkirakan nantinya Rp2,5 triliun lebih,” kata Afrizal. “Untuk pemilukada itu dianggarkan sebesar Rp54 miliar, itu yang menjadi kewajiban untuk dianggarkan,” katanya.
Di Rokan Hulu, pada penyusunan RAPBD Rohul 2024 belanja daerah yang direncanakan sekitar Rp1,4 triliun diarahkan untuk menjamin terlaksananya lima prioritas program pembangunan daerah tahun 2024. Bupati Rohul H Sukiman menyebutkan, pemerintah daerah bersama DPRD Rohul telah komitmen dan sepakat persetujuan RAPBD Rohul tepat waktu atau satu bulan sebelum dimulai tahun anggaran.
Menurutnya, RAPBD Rohul 2024 saat ini sedang dalam pembahasan antara Banggar DPRD bersama TAPD Rohul. Diakuinya, dari belanja daerah yang direncanakan pada RAPBD Rohul 2024 akan memprioritaskan lima program pembangunan.
Di Bengkalis, kisruh di DPRD Kabupaten Bengkalis, tak menghambat pengajuan dan pembahasan RAPBD 2024. Bahkan RAPBD Bengkalis 2024 sebesar Rp4,1 triliun lebih, saat ini tahapannya sudah sampai di ujung pembahasan dan tinggal menunggu pengesahan dari 45 orang anggota DPRD Bengkalis.
Karena pembahasannya lancar tanpa kendala, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah mengapresiasi usulan KUA-PPAS APBD Bengkalis 2024.
“Ranperda APBD 2024 yang kami sampaikan tetap mengacu pada program rencana kerja pemerintah tahun 2024, RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2024, KUA-PPAS yang telah kita sepakati bersama,” ujar Kasmarni.
Ia menyebutkan, penyusunan Ranperda APBD 2024 ini tetap memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kasmarni juga berharap, Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD 2024 dapat segera disetujui.
“Kami juga berharap, Ranperda APBD 2024 ini dapat segera disetujui bersama. Mengingat dalam peraturan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui Ranperda APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran,” harapnya.(sol/gus/ilo/epp/kom/amn/ind/mng/kas/ksm/yas/dac/wir/mx12/ds)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
