JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- TAHUN depan pemerintah menyiapkan anggaran Rp110 triliun untuk beragam jenis bantuan sosial (bansos). Presiden Joko Widodo pun mewanti-wanti jangan sampai terjadi pemotongan bantuan tersebut.
"Jangan sampai ada potongan-potongan apapun. Seperti kejadian di Bansos Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penutup pengantar rapat terbatas (ratas) persiapan penyaluran bansos 2021 di Jakarta, Selasa (29/12).
Supaya tidak terjadi pemotongan pemerintah di antaranya mengubah skema penyaluran bansos. Dari sebelumnya berupa sembako untuk penerima di wilayah Jabodetabek, diubah menjadi bantuan tunai. Nantinya petugas dari PT Pos yang akan menyalurkan ke keluarga atau penerima manfaat.
Jokowi menjelaskan pemerintah tahun depan tetap melanjutkan program perlindungan sosial dengan anggaran mencapai Rp110 triliun. Di antaranya adalah untuk kartu sembako atau bantuan pangan non tunai sebesar Rp45,1 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi 18,8 juta penerima manfaat dengan besaran dana yang diterima Rp200 ribu/bulan.
Selain itu ada anggaran Rp10 triliun untuk melanjutkan program kartu Prakerja. Kemudian juga ada dana Rp3,78 triliun untuk bantuan berupa diskon tagihan listrik selama enam bulan. Yakni mulai Januari sampai Juni tahu depan.
"Yang kami ingin tekankan pertama bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari," tutur Jokowi.
Dia menegaskan pada Januari awal bantuan tersebut harus tersalurkan. Sebab bantuan tersebut akan menjadi pendorong atau trigger pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian Jokowi menjelaskan untuk wilayah Jabodetabek tahun ini bantuan diberikan dalam bentuk sembako. Tahun depan pemerintah memutuskan bantuan di wilayah Jabodetabek sama seperti di daerah lainnya yaitu berupa uang tunai dan disalurkan melalui PT Pos serta perbankan.
Jokowi mengingatkan pencairan bantuan tersebut jangan sampai mundur. Karena bantuan tersebut terkait daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab dapat mendorong daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat juga terjaga. Bapak tiga anak itu juga mengingatkan supaya data penerima bantuan harus klir. Supaya penyaluran tepat sasaran. Dia meminta daerah dilibatkan dalam perbaikan atau updating data.
Usai rapat Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan sejumlah hal. Di antaranya adalah penyaluran bansos tahun ini berjalan baik. Rata-rata serapannya mencapai di atas 90 persen. Bahkan untuk serapan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai sudah 100 persen. Dia berharap untuk yang belum mencapai 100 persen bisa segera diselesaikan.
Mantan Mendikbud itu juga menyampaikan penggunaan bantuan langsung tunai. Dia meminta kepada seluruh keluarga penerima manfaat untuk mematuhi pedoman penggunaan bantuan langsung tunai. Diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan.
"Yang penting wanti-wanti Bapak Presiden tidak untuk membeli rokok. Tidak boleh sama sekali untuk membeli rokok," jelasnya. Muhadjir mengatakan rencananya pemberian bantuan itu dimulai serentak pada awal Januari mendatang. Baik yang melalui PT Pos maupun bank plat merah. Dia juga mengingatkan kepada bank BUMN supaya meminta penerima untuk segera mengambil uangnya ketika sudah tersedia. Tidak untuk ditahan. Supaya uang tersebut bisa segera dibelanjakan dan memperkuat daya beli serta konsumsi rumah tangga.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan persiapan penyaluran bantuan-bantuan rutin untuk tahun depan sudah hampir final. Sebab Kemensos akan mengembalikan data sasaran ke daerah dahulu untuk dicek kembali. Setelah itu data harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat pada 1 Janauri.
"(1 Januari, red) libur tanggal merah. Kita tidak ada libur," kata mantan Wali Kota Surabaya itu.
Dia ingin menjalankan instruksi dari Jokowi. Supaya pada pekan pertama Januari bantuan sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat. Sekaligus membantu perekonomian daerah melalui perputaran uang bantuan tersebut.(wan/ted)
Laporan: JPG (Jakarta)
