JAKARAT (RIAUPOS.CO) -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung terpilihnya Komjen Idham Azis sebagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menggantikan Tito Karnavian yang mendapatkan amanah baru dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo dan melakoni fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI, Rabu (30/10) siang, Idham Azis berhasil menunjukkan profesionalitas dan kualitas dirinya sebagai seorang penjaga gerbang keadilan sekaligus patriot bangsa.
"Di tongkat komando Kapolri melekat tanggung jawab yang sangat besar. Bukan hanya untuk memajukan institusi Polri agar lebih dekat di hati rakyat, melainkan juga untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang aman dan damai, dengan penegakan supremasi hukum yang tegas sebagai salah satu indikatornya. Pak Idham Azis sosok tepat menjadi Kapolri karena mempunyai track record yang teruji integritasnya, khususnya dalam bidang reserse, penanganan radikalisme dan terorisme. Dari mulai melumpuhkan teroris Dr. Azhari, dikirim ke wilayah konflik Poso, Kapolda Metro Jaya, hingga terakhir sebagai Kepala Bareskrim Polri," ujar Bamsoet di Komplek MPR RI, Jakarta.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengingatkan, selain persoalan radikalisme dan terorisme, pekerjaan rumah terbesar Polri juga menyangkut pemberantasan korupsi dan peredaran narkoba. Kedua hal itulah yang turut mengusik rasa keadilan dan menjadi keresahan terbesar masyarakat.
"Rakyat menunggu taji kepolisian dalam mencegah dan menindak korupsi serta peredaran narkoba. Tren peningkatan kinerja Polri di kedua bidang tadi memang sudah terlihat membaik, tetapi seharusnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi," tutur Bamsoet.
Karena itulah, mantan Ketua DPR RI dan juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, jam terbang panjang yang dimiliki Idham Azis harus dimaksimalkan untuk meninggalkan legacy yang kuat. Sehingga, bisa membuat standar tinggi bagi para generasi berikutnya yang akan menjadi Kapolri.
"Selain penegakan supremasi hukum dan peningkatan kualitas aparat, Polri juga perlu melakukan berbagai terobosan digitalisasi, baik di internal institusi Polri dari Polsek hinga Mabes, maupun dalam proses penegakan supremasi hukum. Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan, Polri tak boleh ketinggalan dalam menghadapinya," tutur Bamsoet.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga menekankan wajah Polri yang humanis masih menjadi kerinduan yang diimpikan masyarakat di berbagai wilayah. Indonesia bukan hanya Jawa saja, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruhnya harus mendapat kesempatan bertemu wajah Polri yang humanis.
"Jangan ada lagi cerita rakyat dibuat susah atau terganggu kenyamanan hidupnya akibat tingginya tingkat kriminal lantaran lemahnya penegakan hukum. Quick response dalam managemen penangangan perkara menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Sehingga setiap melihat wajah aparat kepolisian, baik yang sedang bertugas di lapangan maupun yag bertugas di kantor, rakyat bisa ceria karena merasa terlindungi, bukan justru merasa takut apalagi terintimidasi," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
