JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Efek fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat. Meski puncak El Nino diprediksi baru akan terjadi pada Agustus 2023, namun krisis air bersih sudah terjadi di sejumlah daerah. Kesulitan mendapatkan air bersih tersebut antara lain dialami masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat.
Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan, musim kemarau yang terjadi akibat adanya fenomena El Nino ini, kurang lebih akan berlangsung sampai akhir Oktober 2023. Karena itu, dia pun berharap agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air. Mengingat kemarau masih akan berlangsung panjang.
Adapun untuk wilayah yang akan banyak mengalami kekeringan akibat kemarau yang terjadi, dikatakan Sena, secara umum berada di wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa. Antara lain meliputi Pulau Sumatera ke selatan (Jambi, Sumsel, Lampung), Kalsel, Kalteng bagian selatan, Sulteng ke selatan, keseluruhan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Termasuk juga Merauke.
“Terutama di Jateng ya walaupun sekali, dua kali mungkin masih ada hujan. Tapi neraca airnya defisit,” jelas Sena, Kamis (27/7). Menurutnya, wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa menjadi wilayah yang akan banyak mengalami kekeringan karena di wilayah tersebut sebagai daerah monsunal. Yakni daerah di mana pola musimnya jelas antara musim kemarau dan hujan.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan, secara umum El Nino akan berdampak pada dua jenis bencana. Yakni kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kekeringan juga akan berdampak langsung pada berkurangnya cadangan air. Di mana, hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada pertanian dan pasokan air bersih untuk masyarakat. “Dampak El Nino juga berpengaruh pada peningkatan frekuensi kejadian karhutla yang mulai signifikan sejak awal Juli lalu,” ucapnya.
Pemerintah, lanjut Suharyanto, telah melakukan serangkaian persiapan. Yakni mulai dari rapat tingkat menteri hingga rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kemudian juga diikuti apel kesiapsiagaan dari daerah-daerah yang rawan karhutla.
Untuk langkah mitigasi, BNPB bersama BRIN, TNI-AU, dan BMKG juga telah melakukan serangkaian operasi TMC untuk memastikan ketersediaan air di waduk, danau, embung, dan tempat-tempat penyimpanan air lain. “Ini tujuannya agar bisa dimanfaatkan untuk kondisi kedaruratan maupun dalam rangka membasahi lahan agar tidak terlalu rawan kebakaran,” ujarnya.
Selain itu, BNPB juga mendorong dukungan logistik berupa alat perangkat untuk operasi darat seperti pompa air berbagai jenis lengkap dengan selang, nozel dan kelengkapan lain serta APD dan perangkat dukungan lain di enam provinsi prioritas. Yakni Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Termasuk mensiagakan tidak kurang dari 31 heli patroli dan water bombing untuk dukungan operasi udara.
“Untuk kekeringan, data BNPB memperlihatkan bahwa kekeringan paling banyak dilaporkan di Jateng dan Jatim. Ini sejalan dengan data BMKG yang memperlihatkan bahwa dua lokasi tersebut mulai jarang turun hujan sehingga daerah hutan dan semak sangat rentan terbakar,” bebernya.
BNPB mendorong daerah-daerah yang mulai merasakan dampak dari kekeringan segera menetapkan status siaga darurat kekeringan sehingga bisa didukung operasi TMC untuk membasahi lahan maupun mengisi cadangan air.
Karhutla diketahui terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Riau sejak awal pekan ini. Atas kejadian itu, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan agar seluruh jajaran bergerak untuk mengatasi karhutla.
Bahkan Irjen Iqbal juga turut meminta agar jajaran melakukan sinergisitas dengan semua potensi yang ada untuk pencegahan. “Cegah maksimal karhutla. Sinergikan semua potensi yang ada,” tegas Irjen Iqbal, Kamis (27/7).
Selain pencegahan, mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini juga meminta anggotanya untuk langsung mengusut peristiwa karhutla yang terjadi. Bahkan bila melibatkan korporasi, dirinya minta untuk lakukan pengusutan tuntas hingga ke meja hijau.
Sebelumnya, kepada para Kapolres, Kapolda juga sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin ada peristiwa karhutla. Bilapun terjadi dia minta agar segera diatasi. “Saya minta tidak ada karhutla. Kepada para Kapolres, saya minta tidak ada karhutla. Kalau ada karhutla, saya perintahkan jaga agar langit tetap biru. Secepat mungkin lakukan pemadaman, kolaborasi, lakukan penyelidikan, tegakkan hukum,” pintanya Irjen Iqbal.
Bahkan bila terdapat karhutla skala besar, maka dirinya akan melakukan evaluasi secepatnya terhadap pejabat terkait. Bila perlu dalam hitungan jam, dia akan mengusulkan agar Kapolres terkait diganti. “Kalau ada karhutla skala besar saya evaluasi secepatnya. Bila perlu hitungan jam, tidak mampu menjadi Kapolres saya usulkan diganti,” tegasnya.
Di sisi lain, Kapolres Rohil AKBP Andrian Pramudianto SH SIK MSi melalui Kasi Humas AKP Juliandi SH menyebutkan terdapat karhutla di Kelurahan Pujud Selatan, Kecamatan Pujud, Rabu (26/7). “Telah dilaksanakan pemadaman dan pendinginan di lokasi titik karhutla di wilayah hukum Polsek Pujud tersebut,” kata Juliandi, Kamis (27/7).
Lokasi persis terangnya di pinggir Jalan HS 9 Ahmad Sadeli Kelurahan Pujud Selatan. Luas lahan terbakar lebih kurang 10 hektare. Dengan kondisi lahan berupa gambut berisi tanaman kelapa sawit dan semak belukar.
Polisi telah mengantongi tiga nama pemilik lahan dan terdapat lahan kosong seluas empat hektare yang mana pemiliknya masih dalam proses identifikasi. “Personel gabungan telah turun melibatkan dari Polsek Pujud, TNI, perangkat kepenghuluan, Masyarakat Peduli Api (MPA) serta warga,” kata Juliandi.
Diterangkan Juliandi pada lahan pasca terbakar itu telah dipasang police line. Upaya pemadaman yang dilakukan. Selain itu karhutla juga terjadi di wilayah Kecamatan Kubu Babussalam tepatnya di Dusun Mekar Jaya Kepenghuluan Sungai Pinang, Kubu Babussalam.
“Terdapat 12 hektare lebih lahan yang terbakar, berupa lahan sawit dan semak belukar yang telah kering sementara kondisi lahan berupa gambut dalam,” kata Juliandi.
Upaya pemadaman dilakukan personel dari Polres Rohil dan Polsek Kubu serta perusahaan JJP. Untuk menuju lokasi kebakaran terang Juliandi memerlukan perjuangan karena jaraknya cukup jauh dari Kantor Polsek Kubu yakni sekitar 30 km, setara dengan waktu tempatuh 1 jam 30 menit.
Kasi Humas yang turun langsung memimpin personel dari Polres Rohil untuk melakukan pemadaman, menyebutkan api di lokasi karhutla sudah tidak ada lagi yang menyala namun masih ada yang mengeluarkan asap.
“Dikarenakan lahan gambut, tidak menutup kemungkinan jika cuaca panas dan angin kencang akan menimbulkan titik api kembali. Karena itu, jika terpantau ada hotspot lagi maka personel Polsek Kubu akan segera turun melakukan pemadaman dan pendinginan,” kata Juliandi. Sementara terkait dengan pemilik lahan tambanya saat ini masih dalam proses penyelidikan polisi.
Sedangkan, Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Anang Mukhlis mengungkapkan, untuk mengatasi bencana kekeringan, khususnya di Direktorat Air Minum, pihaknya mempunyai kepanjangan tangan di setiap daerah. Yakni adanya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi. Di mana, di setiap BPPW untuk antisipasi bencana kekeringan telah tersedia mobil tangki air ( MTA) dan mobil instalasi pengolahan air yang jika diperlukan sewaktu-waktu bisa meluncur ke lokasi bencana. “Di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, kalau tidak salah juga ada antisipasi terhadap bencana alam kekeringan tersebut,” terangnya.
Terpisah, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk warga terdampak kekeringan. Salah satunya, di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Plt Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos Adrianus Alla mengatakan, bantaun logistik telah dikirim sejak Senin (24/7) dari gudang logistik di Jakarta dan Jayapura menuju lokasi. Bantuan disalurkan sebanyak 14 ton logistik.
Adapun jenis bantuan yang dikirimkan Kemensos meliputi makanan siap saji 4.000 paket, makanan anak 4.000 paket, lauk pauk siap saji 2.000 paket, sarden 25 dus, kornet 32 dus, sosis 83 dus, abon sapi 15 dus, biskuit 18 dus. Lalu, tenda gulung 500 lembar, pakaian anak (TK, SD dan SMP) 3.000 stel, pakaian dewasa 4.000 stel, celana dewasa 4.000 lembar, dan selimut 4.000 lembar. ”Yang paling dibutuhkan masyarakat adalah bahan makanan,” katanya.
Setidaknya, ada 7.500 jiwa warga di dua distrik tersebut yang terdampak kekeringan. Menurutnya, usai mengalami fenomena hujan es pada awal Juni, tanaman umbi yang meripakan makanan pokok warga mengalami layu dan busuk. Namun, setelahnya, tidak turun hujan sama sekali. Sehingga tanaman warga mengalami kekeringan dan kekurangan bahan makanan.
”Berdasarkan informasi dari kepala distrik dan tokoh agama, di Agandugume ada 3500 jiwa, sedangkan di Lambewi itu ada 4000 orang. Jadi ada kira-kira ada 7.500 warga terdampak,” paparnya. (gih/mia/nda/fad/jpg)
