Menko Airlangga: Kendala Realisasi PEN Terus Dimonitor Pemerintah

Nasional | Senin, 28 Juni 2021 - 16:16 WIB

Menko Airlangga: Kendala Realisasi PEN Terus Dimonitor Pemerintah
Menko Peremonomian yang juga Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto. (DOK.RIAUPOS.CO)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah telah melakukan sejumlah program baik reguler maupun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk dapat bertahan dari dampak negatif pandemi Covid-19. Namun, pasca pandemi tetap diperlukan gagasan baru untuk menjaga dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Penanganan saat ini, dilakukan dari sisi kesehatan dan sisi ekonomi dengan PEN yang telah dijalankan sejak 2020 lalu. Pada tahun 2021 ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp699,43 triliun untuk membiayai Program PEN dengan fokus pada kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM dan padat karya/prioritas lainnya. Hingga 18 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp226,63 triliun atau 32,4% dari total anggaran.


“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan proses realisasi PEN dapat terus diakselerasi menyesuaikan situasi pandemi yang dinamis. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran, baik regular maupun melalui Program PEN,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dalam laman resmi Kementerian, Senin (28/6/2021).

Untuk membantu kalangan pelaku usaha khususnya UMKM, pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui Kredit Usaha rakyat (KUR), bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri serta produk UMKM.

Dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, pemerintah juga tetap membangun infrastruktur untuk mendukung konektivitas logistik yang kompetitif dan mengundang investasi. Pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sekitar Rp4.817 triliun. 

Diharapkan proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional dan Indonesia dapat keluar dari middle income trap.

“PSN juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta mengefisienkan biaya produksi dan logistik, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional,” kata Menko.

Menko melanjutkan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% per akhir tahun nanti. Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, serta didukung perbaikan struktur ekonomi dengan UU Cipta Kerja, serta kebijakan penanganan pandemi dan program vaksinasi.(rls)

Editor: Eka G Putra









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook