JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Keputusan penghentian sementara perjalanan umrah oleh pemerintah Arab Saudi keluar mendadak. Akibatnya ribuan jamaah yang sudah tiba di bandara, terkatung-katung tanpa kejelasan kapan bisa berangkat. Keputusan ini diambil Arab Saudi untuk pencegahan penyebaran virus corona.
Menurut data sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (Siskopatuh) Kemenag menyebutkan, sepanjang hari kemarin (27/2) dijadwalkan ada 4.448 jamaah umrah yang bakal terbang ke Saudi. Dari jumlah itu, jamaah yang berhasil terbang mencapai 2.500 orang. Sisanya sebanyak 1.948 orang jamaah gagal terbang.
Jamaah yang berhasil terbang, karena menggunakan flight sebelum pukul 12.00 WIB. Pada jam tersebut, penerbangan menuju Jeddah atau Madinah masih diizinkan. Baru kemudian sekitar pukul 12.00 WIB penerbangan menuju Jeddah atau Madinah sudah dihentikan. Jamaah yang tidak jadi terbang tersebar di tiga bandara. Yakni di Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1.540 orang, di Juanda 364 orang, dan di Kertajati sejumlah 44 orang. Sementara itu total jamaah umrah Indonesia yang sedang berada di Saudi mencapai 10.156 orang.
Presiden Joko Widodo kemarin (27/2) angkat bicara soal penghentian sementara aktivitas umrah di Saudi. Bagaimanapun, itu adalah kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi.
"Kita menghargai, kita menghormati, karena apapun yang namanya kesehatan itu memang dinomorsatukan oleh Pemerintah Arab Saudi," terangnya di Jakarta kemarin.
Sejauh ini, tutur Jokowi, dia belum berkomunikasi dengan Menag agau menterinya yang lain terkait hal tersebut. Dia juga baru mendapatkan informasi itu Rabu (26/2) lalu. Lagipula, larangan itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia. Melainkan untuk semua negara. "Karena mereka ingin memproteksi, melindungi warga negaranya dari virus korona," lanjut presiden. Karena itu, pemerintah memilih menghargai keputusan itu.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan Duta Besar Indonesia di Riyadh sedang berusaya supaya orang Indonesia tidak dimasukkan dalam daftar negara yang dilarang masuk oleh Arab Saudi.
"Karena Indonesia kan tidak terpapar virus (Covid-19, red). Jadi jamaah kita mestinya aman," kata Ma’ruf.
Dia berharap nantinya Pemerintah Saudi memberikan kelonggaran untuk membuka akses kembali bagi jamaah Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. Dia juga menanggapi adanya kabar jamaah Indonesia yang tertahan di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ma’ruf mengatakan perwakilan Indonesia di Jeddah sedang melakukan negosiasi. Supaya para jamaah yang sudah mendarat di Jeddah bisa melanjutkan perjalanan umrahnya sampai ke kota Makkah.
Ma’ruf mengatakan para prinsipnya ibadah umrah tidak disetop. Bagi warga atau jamaah Indonesia yang sudah berada di Makkah, tetapi bisa menjalankan ibadah umrah atau ibadah lain di Masjidilharam seperti biasa. "Kalau alasannya itu virus corona, Indonesia (seharusnya, red) tidak masuk yang (dilarang, red) sementara itu. Mestinya (Indonesia, red) tidak terkena embargolah," tutur Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.
Menlu Retno Marsudi kemarin langsung memanggil Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi. Dalam pertemuan tersebut, dia mendapatkan penjelasan bahwa Saudi menghentikan izin untuk melakukan ibadah umrah sementara waktu.
Kebijakan itu juga berlaku segera setelah ditetapkan. Dalam hal ini, penghentian penerbangan dimulai pukul 8 waktu Saudi atau 12.00 WIB. Yang menjadi soal, kemarin sudah ada ada penerbangan dari Jakarta pukul 11.00. mereka dijadwalkan tiba pukul 17.00 WIB atau 13.00 Waktu Saudi. Karena itu, dalam pertemuan tersebut Menlu mencoba meminta keringanan.
"Harapannya yang sudah telanjur landing dapat diperkenankan untuk umrah," terangnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Indonesia tidak mempermasalahkan bila saat tiba harus ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Yang penting jamaah yang terlanjut berangkat sebelum larangan diberlakukan tetap bisa umrah.
Retno juga sudah meminta para dubes RI di Kawasan Timur Tengah untuk memantau perjalanan para WNI. Khususnya KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Karena kebijakan itu datang dari Riyadh. Kemungkinan perjalanan terhenti saat transit juga masih ada. Bila itu terjadi, maka akan dikoordinasikan dengan maskapai dan biro travel masing-masing.
Disinggung mengenai batas waktu penghentian umrah, Retno menyatakan belum mendapat informasi dari pihak Saudi. "Karena semua ini sangat tergantung pada perkembangan virus corona seperti apa," lanjutnya.
Begitu pula mengenai WNI yang sudah ada di Saudi dan sedang menjalankan umrah. Belum ada informasi apakah mereka masih bisa lanjut atau harus berhenti.
Retno menjelaskan, KBRI Riyadh sudah bersurat kepada otoritas Saudi untuk meminta kejelasan. Baik mengenai visa maupun kondisi Indonesia saat ini kaitannya dengan corona. Bagaimanapun, saat ini Indoensia masih dalam kategori green zone dan zero case untuk corona.
"Jadi alasan bahwa corona sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini kan sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia," tutur Retno.
Pertanyaan itu juga dia sampaikan kepada Essam dan akan diteruskan ke Riyadh. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan, bila diperlukan pihaknya akan berusaha menjelaskan kondisi Indonesia kepada otoritas Saudi. Tetapi caranya juga harus halus. Karena bagaimanapun itu adalah keputusan sebuah negara yang harus dihormati.
"Ngomong-ngomong kan enak, negosiasi, tapi kita nggak memaksakan diri," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Agar tidak pula menjadi preseden buruk yang bisa berdampak lebih jauh pada Indonesia di kemudian hari.
Keputusan Arab Saudi menutup pintu masuk wilayah mereka pascamerebaknya virus corona belum lama diketahui pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD pun menyebutkan, pemerintah tidak bisa banyak berbuat.
"Pemerintah harus ikuti kebijakan negara lain," ungkap dia kemarin.
Menurut Mahfud, kebijakan yang dibuat oleh Arab Saudi berdasar lantaran mereka tidak ingin virus yang menyebar dari Wuhan, Cina itu masuk ke wilayah mereka.
"Di sana belum (ada kasus korona)," terang dia. Tentu ada banyak dampak dari keputusan yang diambil Arab Saudi. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Yang berangkat umrah ke tanah suci sangat banyak.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan, Kemenag meminta travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk sementara tidak memberangkatkan jamaah umrah ke bandara. Sampai ada kepastian dibukanya kembali izin berkunjung atau terbang ke Arab Saudi.
Arfi juga mengatakan PPIU diminta untuk tidak memaksakan keberangaktan bagi jamaah umrah yang saat ini sudah telanjur berada di bandara. Sebab nanti justru menimbulkan persoalan saat mereka tiba di Jeddah atau Madinah. Sebaiknya PPIU memfasilitasi kepulangan para jamaah ke derah masing-masing.
"Kami mengimbau supaya calon jamaah umrah dapat tetap tenang," katanya.
Para jamaah diminta untuk memahami kondisi yang terjadi saat ini di luar otoritas pemerintah Indonesia. Arfi menuturkan dalam waktu dekat akan bertemu dengan asosiasi PPIU untuk mencari solusi dampak penghentian sementara penerbangan umrah itu. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kemarin menyurati Presiden Joko Widodo. Dalam isi surat itu, mereka meminta Presiden untuk ikut mencari solusi atas penghentian perjalanan umrah itu. Sebab bakal berdampak pada mitra perjalanan umram. Mulai dari maskapai, hotel, penyedia katering, layanan handling, dan lainnya.
"Dalam melindungi hak jamaah umrah Indonesia, Sapuhi berkoordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta," tuturnya.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro meminta calon jamaah umrah tidak melakukan pembatalan. Sebaliknya jamaah cukup melakukan penjadwalan ulang dengan waktu yang disesuaikan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy menuturkan, bakal menghormati keputusan pihak Arab Saudi soal pelarangan sementara penerbangan masuk ke Saudi tersebut. Sebab hal itu merupakan hak sepenuhnya dari Pemerintah Arab Saudi untuk menentukan kebijakan tersebut.
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah juga akan terus mengusahakan agar kebijakan itu bisa dicabut. Mengingat, tak ada kasus positif corona di Indonesia.
"Kita akan langsung membicarakan dengan Pemerintah Arab Saudi. Tapi juga mohon dipahami itu mutlak hak Pemerintah Arab Saudi," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa mulai hari ini sudah tidak ada penerbangan menuju Arab Saudi. "Yang memutuskan penghentian bukan kita (pemerintah Indonesia), tapi Arab Saudi," bebernya.
Dia belum tahu skema apa untuk ganti rugi calon penumpang. Budi berjanji akan segera membahasnya. "Seminggu itu ada lebih dari 100 flight ke Arab Saudi. Artinya 1 hari sekitar 13 flight," ungkapnya.
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) 1 Faiq Fahmi menyatakan bahwa dalam jangka pendek menjemen memikirkan cara penanganan penumpang yang akan berangkat namun tidak jadi terbang. Ada tujuh bandara milik AP 1 yang melayani penerbangan ke Arab Saudi. "Setahun itu ada 341 ribu penerbangan dan 280 ribu penumpang," ujarnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo ikut angkat bicara terkait larangan penerbangan jamaah umrah. Dia tetap meminta kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali penghentian sementara umrah. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih bersih dari corona. Berbeda dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, India, Pakistan, dan negara lainnya yang banyak warganya terkena virus corona.
"Di Indonesia sejauh ini masih bersih," papar Bamsoet saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, di Gedung MPR RI kemarin (27/2).(wan/byu/syn/lum/mia/lyn/ted)
Laporan JPG, Jakarta
