JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sederet pekerjaan rumah menanti Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah dilantik menjadi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kemarin (27/1). Di antaranya, menyolidkan internal dan memperkuat sinergi dengan TNI.
Khairul Fahmi, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), menyatakan bahwa sinergi Polri dengan TNI merupakan salah satu tantangan Kapolri baru.
Persoalan antara TNI dan Polri, lanjut Fahmi, bisa dilihat dari sejarah panjang dua institusi tersebut. Selain itu, ada beragam persoalan yang muncul di level akar rumput. "Gesekan di akar rumput itu penyakit kambuhan," kata Fahmi sembari menyebut contoh insiden Ciracas.
Sigit, kata Fahmi, harus bisa memastikan seluruh jajarannya dari level atas sampai bawah dapat bekerja sama dengan TNI. Bila perlu, dilahirkan undang-undang yang mengatur keamanan nasional. Dengan begitu, tidak ada lagi wilayah abu-abu di antara TNI dan Polri dalam urusan tersebut.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, Jenderal Sigit harus membuktikan bisa memberikan perubahan yang diharapkan. Khususnya terkait dengan regenerasi di tubuh kepolisian. "Selama ini merit system tidak digunakan dengan maksimal," ujarnya.
Promosi-promosi jabatan yang dilakukan karena kedekatan harus diubah dengan ukuran-ukuran profesional seperti prestasi dan kompetensi.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR mengingatkan lagi catatan yang perlu diperhatikan Sigit sebagai Kapolri. Khususnya soal pengaktifan kembali Pam Swakarsa. Sigit harus mempertimbangkan banyak aspek, termasuk historis. "Kalaupun program ini dilanjutkan, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh kemarin.
Salah satu catatan tersebut adalah jangan sampai Pam Swakarsa menjadi alat kekuasaan yang bisa berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum. Kewenangannya perlu diatur agar tidak kebablasan dan justru berisiko menurunkan nilai demokrasi. Hal itu juga berlaku untuk satuan pengamanan yang sudah terbentuk di masyarakat.
Dia berharap satuan tersebut tidak melebihi kewenangan ketika sudah dilegitimasi kepolisian. Karena itu, pembinaan dan pengawasan Polri juga harus diperkuat. Jangan sampai legitimasi justru membuat pengamanan terhadap masyarakat lebih sewenang-wenang dan represif. "Saya berharap pengalaman masa lalu menjadi pembelajaran bagi pembentukan Pam Swakarsa kali ini. Mari kita kawal kegiatan ini agar tidak keluar koridornya," tutur Pangeran.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto meminta Sigit berhati-hati dan bisa memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan rencana pengaktifkan kembali Pam Swakarsa. Sebab, seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini trauma dengan istilah Pam Swakarsa. "Yang saat Orde Baru menjadi alat politik rezim dalam membungkam kebebasan sipil," ungkapnya.
Pemuda Muhammadiyah menyarankan agar Kapolri baru lebih masif melakukan komunikasi ke elemen-elemen masyarakat. Misalnya, pemimpin agama, tokoh bangsa, dan tokoh masyarakat. Tujuannya, kata dia, menyerap segala kegelisahan terkait dengan penegakan hukum dan menjelaskan secara gambang berbagai agenda kerja penegakan hukum.
Sementara itu, setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin, Sigit menegaskan keinginan untuk menampilkan wajah Polri yang tegas tetapi humanis. Dia juga ingin menunjukkan upaya Polri memberikan pelayanan publik yang baik, transparan, dan adil. "Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang jadi harapan masyarakat," ujar Sigit.
Secara terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan selamat kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru. Dia berharap Polri menjadi institusi yang presisi atau prediktif. "Dengan begitu, responsibilitas dan transparansi keadilan bisa ditegakkan tanpa meninggalkan citra humanis, mengayomi, dan melayani," tuturnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
