JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pendidikan di pesantren harus menjadi salah satu perhatian serius pemerintah jika kebijakan new normal akan diterapkan. Sebab, pesantren adalah salah satu sentra pendidikan keagamaan yang sangat besar.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi, meminta hal itu kepada pemerintah. Baidowi menjelaskan, meskipun pandemi corona (Covid-19) belum berakhir, pemerintah berencana membuat kebijakan new normal, memulai kehidupan normal baru dengan standar kesehatan dunia seperti memakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan.
Menurut Baidowi, bila hal tersebut dijalankan untuk semua bidang kehidupan masyarakat, maka pondok pesantren juga akan terkena kebijakan tersebut.
"Sebab, pertengahan bulan Syawal (1441 H) sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas pendidikan," kata Baidowi dalam keterangannya kepada media, Rabu (27/5/2020).
Awiek, panggilan akrabnya, menyatakan, bila mengikuti kebijakan new normal, maka pemerintah juga harus menjamin standar new normal berjalan di pesantren.
Padahal, kata dia, infrastruktur maupun tenaga medis di pesantren masih sangat kurang. Karena itu, Awiek menegaskan, Fraksi PPP juga mengusulkan kepada pemerintah untuk mencarikan skema lain di luar new normal.
Misalnya memfasilitasi materi pendidikan diniyah secara virtual bagi para santri yang disiarkan oleh LPP TVRI maupun LPP RRI, dan bekerja sama dengan vendor telekomunikasi serta menggandeng Bank BUMN Syariah (yang selama ini sebagai tempat setoran dana haji) untuk membantu pembelajaran di pesantren.
"Termasuk juga santri yang mengikuti pendidikan sekolah dan madrasah menyesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud dan Kemenag," kata dia.
Seperti diketahui, bahkan di beberapa daerah seperti di Riau dan Jambi, juga beberapa provinsi lainnya, banyak penularan corona berasal dari santri yang pulang dari Jawa. Salah satunya dari sebuah pesantren di Magetan, Jawa Timur.
Sumber: JPNN
Editor: Hary B Koriun
