JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Upaya pemerintah pusat mendorong pembangunan perdesaan melalui pengucuran Dana Desa belum sepenuhnya efektif. Ini terlihat dari adanya penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai peruntukannya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, dalam evaluasi tahun pertama pelaksanaan program Dana Desa, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran. ‘’Salah satunya mark-up (penggelembungan, red) anggaran,’’ ujarnya saat dihubungi, Jumat (25/12).
Menurut Marwan, alokasi penggunaan Dana Desa sudah ditentukan, utamanya untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, selain kasus penggelembungan anggaran, ditemukan juga kualitas pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi.
"Misalnya, benar dana itu digunakan untuk membangun jalan desa, tapi kualitas jalannya jelek," katanya.
Marwan menyebut, sebagai bentuk dari upaya penguatan kemampuan fiskal pemerintah desa, pemerintah pusat berharap Dana Desa bisa benar-benar efektif sesuai Peraturan Menteri Desa No.5 Tahun 2015. Jika memang infrastruktur jalan
Akibat kegagalan itu, lanjut dia, pemerintah tidak menyiapkan sumber daya yang cukup, baik petugas Polri, petugas tol, dan petugas lapangan lainnya. Operator jalan tol dan polisi pun tidak menertibkan truk-truk barang yang mengambil jalur tengah, sehingga makin memperparah kemacetan.
“Seharusnya truk-truk barang digiring untuk mengambil lajur kiri. Lalu, yang membandel bisa diberikan tilang oleh kepolisian,”ungkapnya.
Padahal, akhirnya yang harus menanggung kerugian paling banyak adalah konsumen. Bentuk-bentuk kerugian itu meliputi, tarif tol yang sudah dibayarkan. Menurutnya, konsumen yang membayar tol seharusnya mendapat benefid atas kelancaran lalu lintas bukan kemacetan. Seperti namanya, jalan bebas hambatan.
