JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kebijakan pemerintah yang menyediakan dana Rp35,76 triliun untuk THR PNS dan gaji ke-13 mengecewakan ratusan ribu honorer K2 (kategori dua).
Pasalnya, ketika mereka sedang berjuang agar bisa diangkat menjadi CPNS, pemerintah menaikkan THR bagi PNS, TNI/Polri, serta pensiunan. Para honorer K2 itu merasa mendapat perlakuan diskriminatif dari kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo itu.
"Hanya bisa ngelus dodo saja serta berucap innallilahi wainna ilaihi rojiun. Nih bapak presiden apa tahu kondisi rakyatnya apa tidak iya. Honorer sangat menderita, kerja di lingkungan yang sama, dengan pekerjaan yang sama pula, tapi dapat perlakuan diskriminasi," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono kepada JPNN, Kamis (24/5/2018).
"Dalam hati berkecamuk berbagai rasa kesal. Kok seperti ini nasibnya honorer. Perhatian dari pemerintah tidak ada sama sekali. Senang di atas penderitan orang lain itu kata yang tepat. Honorer sangat-sangat prihatin dengan kondisi ini," jelasnya.
Lantas, dia berharap semoga pada Ramadan ini, Allah membukakan pintu hati para petinggi bangsa ini agar paham akan sebagian nasib honorer dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) juga telah menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) agar segera dibahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan payung hukum pengangkatan honorer K2 jadi CPNS. (esy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
