JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Larangan para menteri dan pejabat pemerintah mengadakan buka puasa bersama (bukber) mendapat sorotan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kebijakan yang dikeluarkan melalui surat edaran Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu dinilai tidak arif dan terasa tidak adil.
"Larangan bukber itu tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama. Salah satunya untuk meningkatkan silaturahmi yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja aparatur sipil negara," kata Din kepada Jawa Pos kemarin (23/3).
Menurut Din, alasan masih adanya bahaya Covid-19 itu terasa mengada-ada. Betapa tidak, lanjut dia, sebelumnya presiden juga mengadakan acara pernikahan putranya dan mengundang kerumunan. Selain itu, akhir-akhir ini presiden sering berada di tengah kerumunan.
"Jadi, janganlah ucap dan laku berbeda," tutur mantan ketua Dewan Pertimbangan MUI tersebut.
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay berpendapat lain. Menurut dia, larangan bukber bagi para menteri dan pejabat pemerintah itu perlu dimaknai dengan positif. Sebab, saat ini memang masih masa transisi dari pandemi menuju endemi. Secara global, status penanganan Covid-19 masih pandemi.
Saleh menegaskan, larangan bukber bagi para menteri dan pejabat pemerintah itu tak lantas mengurangi amalan dan aktivitas ibadah selama Ramadan. Masih ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan. Misalnya, memberikan santunan bagi yatim piatu dan masyarakat kurang mampu serta melakukan tadarus, pengajian, dan aktivitas lain yang tidak dalam bentuk keramaian dan kerumunan.
Sementara itu, dalam keterangannya, Pramono Anung menjelaskan bahwa arahan presiden soal bukber itu hanya ditujukan kepada para Menko, menteri, dan kepala lembaga.
"Hal ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat umum diberi kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," ujarnya.
Tidak kalah penting, lanjut Pramono, saat ini aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Karena itu, presiden meminta jajaran pemerintah dan ASN berbuka puasa dengan pola hidup sederhana. Tidak mengundang pejabat saat berbuka puasa bersama.
"Intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh presiden. Itu merupakan acuan utama," kata Pramono.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
