JAKARTA(RIAUPOS.CO) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan pembatasan mobilitas (lockdown), dalam merespons penyebaran Covid-19. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah daya beli masyarakat, terutama mereka yang bermatapencaharian sebagai buruh atau harian.

“Tolong dilihat betul keadaan para buruh, terutama pekerja harian, para petani, para nelayan, serta UMKM yang terkena dampak, agar kita usahakan daya belinya tetap terjaga dan tetap beraktivitas dalam berproduksi,” katanya saat rapat terbatas melalui teleconference, Selasa (24/3).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta para kepala daerah untuk membuat kebijakan yang bisa mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pemerintah pusat sendiri melalui APBN akan mengeluarkan bantuan sosial berupa kartu sembako dalam enam bulan ke depan.

Anggaran untuk kartu sembako ini dialokasikan Rp4,5 triliun. Masing-masing keluarga penerima akan mendapatkan Rp200 ribu per bulan.

“Akan segera dimulai kartu prakerja, bisa untuk antisipasi para pekerja yang kena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet anggaran disiapkan Rp10 triliun,” imbuh politikus PDIP itu.

Jokowi pun meminta agar pemerintah daerah dapat mendata masyarakat mana yang layak menerima bantuan. “Agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini siapa yang harus diberi, mulai didata dengan baik,” tuturnya.

Sumber: Jawapos.com

Editor: Deslina