JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno yang dia nilai telah melepaskan fungsi BUMN dalam konstitusi.
“Sudah banyak pihak mengkritisi Menteri BUMN sehingga BUMN lepas dari fungsi dan peranannya sebagaimana diatur dalam UUD 45,” kata Effendi Simbolon, di Jakarta, Sabtu (23/1).
Dalam kalkulasi politik dan kepentingan mengamankan visi dan misi Presiden Joko Widodo lanjutnya, mestinya Menteri BUMN ini sudah dicopot. Tapi itu tidak terjadi.
“Pertanyaan saya, apakah memang Jokowi terpaksa mempertahankan Rini dan langkah-langkahnya dalam memimpin BUMN, apakah memang Jokowi sudah terkondisikan?” ujarnya.
Contoh terakhir menurut politikus PDI Perjuangan ini adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam konteks ini, Menteri Rini terdepan dan seakan mengabaikan Kemenhub sebagai leading sektor infrastruktur perhubungan.
“Saya curiga, jangan-jangan di situ ada tim pemburu rente yang sangat terkoordinir secara baik,” tegas anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini.
Sebelum proyek kereta cepat ini ujar Effendi, Menteri BUMN ini bersama komunitasnya diduga kuat melegalkan perpanjangan kontrak Pelindo II.
“Menteri BUMN ini paling ngotot membela RJ Lino yang saat ini berstatus di KPK. Jadi, saya kembali ingatkan, batalkan proyek itu. Kalau memang ada dana modal asing yang bisa digunakan, alihkan saja ke proyek lain yang lebih bermanfaat. Jangan proyek pembangunan dilakukan dengan gaya pat gulipat,” pungkasnya.(fas/jpnn)
