JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM mencapai hampir 2,5 juta unit. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, pemerintah menargetkan ada 3 juta NIB yang akan diberikan.
Penerbitan NIB dilakukan melalui platform Online Single Submission (OSS). Bahlil menyebutkan, melalui sistem OSS, penerbitan mudah, cepat, dan gratis. Namun, dia mengakui memang masih ada kendala bagi perusahaan dengan risiko besar. "Yang perusahaan risiko besar, memang masih ada problem terkait dengan data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), izin lokasi. Dan yang kedua menyangkut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dua itu saja, lainnya tidak ada issue," kata Bahlil, Kamis (20/10).
Mantan Ketum Hipmi itu melanjutkan, sebagian besar UMKM masih belum memiliki izin. Salah satu pemicunya adalah proses birokrasi yang berbelit-belit dan adanya praktik pungli.
Dengan adanya OSS, dia berharap para pelaku UMKM makin dipermudah untuk mendapatkan NIB. Pihaknya pun bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM. "Sebagai bentuk dari terjemahan perintah Bapak Presiden untuk mengurus investasi jangan yang gede-gede aja, yang kecil-kecil juga kita urus," imbuh dia.
Perbaikan sistem layanan perizinan berusaha itu, lanjut Bahlil, diharapkan dapat mengerek tingkat kemudahan investasi Indonesia. Terutama di antara negara Asia Tenggara. Indonesia saat ini berada di bawah Singapura dengan hanya terpaut 1 poin dalam laporan UNCTAD. "Singapura 19 poin, Indonesia 18 poin. Artinya, sejak implementasi UU Cipta Kerja, perubahan-perubahan fundamental, dalam rangka memberikan peluang kepada dunia usaha, semakin hari semakin baik," ucapnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, pembagian NIB diharapkan bisa membuat UMKM naik kelas ketika usahanya terdaftar secara resmi. Pembagian NIB ini penting karena mayoritas perekonomian Indonesia adalah bersumber dari UMKM, yaitu mencapai 65,4 juta. 97 persen lapangan kerja dibuka UMKM dan mayoritas yang menggerakkan pun wanita, yaitu 65 persen. "UMKM ini harus berdiri setara dengan yang besar-besar," imbuhnya.(dee/jpg)
