RIAUPOS.CO - Pelantikan Panglima TNI dilakukan, Senin (19/12) di Istana Negara, Jakarta. Laksamana TNI Yudo Margono resmi menggantikan Andika Perkasa. Dia mendapatkan tugas untuk menjaga persatuan dan mempertahankan citra TNI.
Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 91/TNI Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta, kemarin.
Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada panglima baru tersebut untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Yang kedua menjaga kesatuan dan persatuan kita,” ujar Jokowi seusai pelantikan.
Kepala negara juga menitipkan pesan kepada Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. Ini bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang saat ini sudah tinggi dapat terus dipertahankan.
Terkait pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung, Kepala Negara menegaskan pentingnya TNI untuk tetap menjaga netralitas. Sehingga tidak terjerumus ke dalam politik praktis. Tidak hanya itu, sinergi TNI dengan Polri juga harus ditingkatkan dalam rangka menjaga situasi kondusif di dalam negeri. “Stabilitas politik, stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan, pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sedangkan terkait konflik di Papua, Presiden menekankan pentingnya pendekatan humanis. Tetapi harus tetap tegas. “Karena kalau kita tidak tegas, di sana KKB selalu berbuat seperti itu ya enggak akan selesai-selesai masalahnya,” ucap Jokowi. Yudo Margono lahir di Madiun, 26 November 1965. Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1988. Sebelum dilantik sebagai Panglima TNI, Yudo menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL).
Seusai pelantikan Yudo menyampaikan bahwa perintah Presiden Joko Widodo untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjadi prioritasnya. Yang akan dia lakukan untuk pertama kali adalah rapat dengan staf angkatan dan markas besar TNI. “Baru kami melangkah,” ujarnya.
Ke depan, dia akan melaksanakan operasi khusus di daerah perbatasan. Dia akan membentuk pasukan pengamanan (PAM) khusus melaksanakan pengamanan di Laut Natuna Utara. Tak hanya TNI angkatan laut saja yang terlibat. Yudo memerintahkan TNI angkatan udara juga.”Nanti akan dikendalikan Kagobwilhan 1,” ujarnya.
Berkaca dari pengalamannya sebagai Pangkogabwilhan, maka akan lebih efektif jika memimpin di lokasi operasi khusus. Yudo juga menyinggung terkait ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Pendekatan secara humanis akan digunakan. “Sekarang ini operasinya lebih ditonjolkan operasi territorial. Bukan operasi militer,” ucapnya.
Dia tak akan tergesa-gesa menambah atau kurangi pasukan. Yudo berencana ke Papua untuk mengecek kondisi lapangan dan mendengar aspirasi prajurit serta tokoh masyarakat. Bagaimana dengan pemilu? Dia menjamin TNI akan ada pada posisi netral. “Dari dulu kan TNI netral. Itu akan kami pertahankan terus apalagi di tahun politik,” ujarnya.
Lalu siapa yang akan menggantikannya sebagai kepala staf angkatan laut (KSAL)? Menurut Yudo itu hak prerogratif. Sehingga dia pun tak tahu siapa yang menggantikannya. “ Tadi yang disampaikan, yang jelas bukan bintang 1 atau 2 dan dari angkatan laut,” ungkapnya.(lyn/jpg)
Laporan JPG, Jakarta
