JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya oleh pemerintah yang berlaku sejak 22 April segera berakhir.
Ya, kerana ekspor CPO dan turunannya akan dibuka mulai 23 Mei 2022. Kebijakan ini menyusul pasokan dan keperluan minyak goreng di masyarakat terus bertambah dan terpenuhi karena kebijakan larangan ekspor bulan lalu.
Keputusan ini diambil juga mempertimbangkan nasib jutaan petani sawit dan pekerja yang menggantungkan hidup dari kelapa sawit. "Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, petani dan pekerja dan tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022 ," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan resminya, Kamis (19/5).
Berdasarkan pantauan dan data dari kementerian terkait, pasokan minyak goreng terus bertambah untuk keperluan nasional setelah adanya kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.
"Untuk minyak goreng curah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya. Dan pada Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya. Ini melebihi keperluan nasional bulanan kita," terangnya.
Lebih lanjut, kata dia, harga minyak goreng di lapangan pun sudah mulai turun meskipun di beberapa daerah masih belum. Namun ia memastikan harga tersebut akan stabil dalam waktu dekat.
Harga rata-rata minyak goreng secara nasional pada bulan April sebelum pelarangan ekspor berkisar kurang lebih Rp19.800 dan setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600.
"Memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak goreng yang masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa pekan ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah," jelasnya.
Meskipun ekspor telah dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
"Pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi keperluan masyarakat," ujarnya.
Jokowi juga memerintahkan kepada penegak hukum untuk memproses terkait dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng. "Saya juga telah memerintahkan untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main merugikan rakyat," ujarnya.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar pun menyambut baik atas keputusan Presiden Joko Widodo yang akan membuka kembali keran CPO dan produk turunannya. Gubri berharap adanya keputusan tersebut harga TBS kelapa sawit kembali naik seperti semula sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. "Kita menyambut baik keputusan itu," ujarnya di Pekanbaru, Kamis (19/5).
Syamsuar menginginkan, hal ini sama-sama menjadikan pembenahan dan pembelajaran berharga. Seperti pentingnya penguatan kelembagaan pekebun, kemitraan/kerjasama khususnya bagi swadaya atau nonmitra dengan PKS. Pemerintah kabupaten/kota juga perlu didorong untuk menerbitkan regulasi (peraturan bupati/wali kota) terkait tata cara kemitraan bagi pekebun sesuai yang diatur di dalam Pergub 77 tahun 2020 dan Permentan 01 Tahun 2018.
Selain itu, mantan Bupati Siak ini mengimbau kepada semua stakeholder, baik pemerintah kabupaten/kota, asosiasi petani sawit, dunia usaha untuk sama-sama mendorong para pekebun sawit nonmitra di daerah agar mau berlembaga dan membentuk kelompok tani yang bisa dimitrakan dengan PKS.
"Sudah terbukti bahwa pekebun yang bermitra sesuai regulasi tidak terdampak penurunan harga akibat pelarangan ekspor. Substansi Pergub 77/2020 adalah memberi kepastian pasar bagi pekebun kita dalam memasarkan TBS sawitnya melalui kemitraan, dan memberi kepastian bahan baku bagi PKS dalam pemenuhan produksi CPO-nya sesuai kapasitas yang terpasang di pabrik," tuturnya.
Untuk diketahui, Gubri juga telah menyampaikan usulan ke Presiden berkenaan pembukaan keran ekspor CPO ini. Karena banyak keluhan dari asosiasi sawit bahwa ada PKS yang tidak mau membeli TBS karena tangki penampungan CPO telah penuh akibat tidak ada ekspor CPO.
Selain itu, Gubri juga telah bertolak ke Jakarta menemui menteri-menteri terkait untuk memperjuangkan nasib petani sawit dan mempertimbangkan larangan ekspor CPO dan turunannya tersebut.(das)
Laporan YUSNIR dan SOLEH SAPUTRA, Jakarta dan Pekanbaru
