Mantan kepala LIPI itu mengatakan penelitian vaksin Merah Putih di Unair sudah selesai menjalani uji praklinis. Saat ini sudah masuk ke uji klinis. Sementara itu di Lembaga Eijkman belum masuk tahap uji praklinis. Dia lantas menyatakan kegiatan atau fase uji klinis vaksin Merah Putih Unair diharapkan selesai semester pertama 2022 ini.
"Kalau tidak ada hambatan, dan lolos (uji) terus, bayangan saya sebelum akhir 2022 sudah ada izin edarnya," kata Handoko.
Tetapi dia mengingatkan dalam setiap tahapan penelitian, selalu ada potensi atau resiko gagal. Termasuk dalam pelaksanaan uji klinis.
Dia mengatakan kalau pun Indonesia gagal memiliki vaksin Merah Putih, bukan sesuatu yang memalukan. Dia mengatakan banyak negara besar dan dengan budaya penelitian kuat, tidak memiliki vaksin Covid-19 sampai saat ini.
Dia mencontohkan Jepang dan Jerman tidak punya vaksin Covid-19. Kemudian riset vaksin di Prancis juga tidak berhasil.
Handoko menuturkan dengan integrasi atau penggabungan sejumlah lembaga riset ke BRIN, memiliki dampak terhadap riset-riset. Termasuk dalam riset vaksin Merah Putih tersebut.
Dia mencontohkan masuknya Lembaga Eijkman ke BRIN, bisa membuat riset vaksin yang dilakukan lembaga itu semakin kuat. Sebab bisa menggunakan fasilitas penelitian yang ada di BRIN.
Riset vaksin oleh Lembaga Eijkman bisa diperkuat dengan riset vaksin yang dilakukan LIPI. Sebab kedua lembaga penelitian ini sama-sama bergabung ke dalam BRIN. Apalagi dalam waktu dekat Balitbangkes di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga bergabung ke BRIN.
"Maka ini akan semakin memperkuat pengembangan vaksin Covid-19," tuturnya.
Terpisah, parlemen mendukung rencana pemerintah memberikan vaksin booster Covid-19 kepada masyarakat umum. Sebagaimana pemberian dosis pertama dan kedua, penyuntikan vaksin booster dosis ketiga juga harus dilakukan secara gratis kepada seluruh kelompok masyarakat.
"Terutama untuk kalangan lansia dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan," terang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Dia mengatakan, jangan sampai masyarakat harus mengeluarkan uang dalam mendapatkan vaksin booster Covid-19 dosis ketiga. Kedua segmen kelompok masyarakat tersebut berjumlah sekitar 83,1 juta. Terdiri dari kelompok lansia sebanyak 21,5 juta orang dan peserta PBI BPJS Kesehatan non lansia sebanyak 61,6 juta orang. Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan, selain pemberian vaksin booster Covid-19 gratis kepada lansia dan PBI BPJS Kesehatan, pemerintah juga bisa menggandeng berbagai organisasi masyarakat untuk bergotongroyong memberikan vaksin booster secara gratis kepada berbagai kalangan masyarakat. Mengingat pada saat pemberian vaksin dosis pertama dan kedua, banyak ditemui organisasi masyarakat saling bahu membahu membantu pemerintah menyelenggarakan vaksinasi gratis.
Menurut dia, jangan sampai dalam perjuangan melawan pandemi Covid-19, masyarakat yang dua tahun ini sudah menjadi korban pandemi lantaran menurunnya aktivitas perekonomian dan pendapatan mereka, malah kembali mendapatkan beban tambahan karena harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan vaksin booster Covid-19 dosis ketiga.
Jika pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan vaksinasi booster Covid-19 gratis, pasti banyak masyarakat yang akan menyambutnya.
"Jiwa gotong royong bangsa Indonesia tidak perlu diragukan," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan, sepanjang 2020, Satgas Covid-19 melaporkan Indonesia sudah menyuntikan 280 juta dosis vaksin Covid-19 ke berbagai kalangan masyarakat. Menempatkan Indonesia di peringkat kelima negara dengan penyuntikan vaksin Covid-19 terbanyak di dunia. Posisi pertama ditempati Tiongkok Daratan yang telah memberikan 2,7 miliar dosis vaksin. Disusul India sebanyak 1,46 miliar dosis vaksin, Amerika Serikat sebanyak 508 juta dosis vaksin, dan Brazil sebanyak 332 juta dosis vaksin.
Satgas Covid-19 mencatat, Per 3 Januari 2022, pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga sudah dilakukan terhadap 1,2 juta jiwa tenaga kesehatan. Sementara dosis pertama sudah diberikan kepada 166,104 juta jiwa dan dosis kedua diberikan kepada 114,196 juta jiwa. Melalui pemberian vaksin booster Covid-19 dosis ketiga, diharapkan akan semakin menurunkan resiko penyebaran Covid-19. "Dan masyarakat bisa kembali beraktifitas serta menggeliatkan perekonomian," jelasnya.
Wakil Ketua DPD RI Wahyudin berharap vaksin booster bisa lebih efektif menjangkau sebanyak-banyaknya warga, demi menjamin terciptanya herd immunity. Maka, vaksin booster harus diberikan secara cuma-cuma. DPD mendukung sepenuhnya program vaksin booster kepada seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, apalagi dilakukan secara cuma-cuma atau gratis.
"Terutama bagi mereka yang tidak mampu" kata Mahyudin.
Dia menambahkan, pemerintah harus serius melaksanakan vaksinasi booster sebagai bukti bahwa keselamatan masyarakat penting, selain pemulihan ekonomi. "Karena itu vaksin booster perlu diusahakan gratis untuk warga, terutama mereka yang tak mampu," paparnya.(lyn/syn/wan/lum)
