JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, kemarin (17/11). Pelantikan dilaksanakan di hari yang sama dengan pengukuhan Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi KSAD. Tidak hanya itu, Jokowi pun turut melantik kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta duta besar.
Pelantikan Andika Perkasa dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 106/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021. Usai pengucapan sumpah, dilakukan prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando panglima TNI oleh Presiden.
Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelumnya, pada rapat paripurna Senin (8/11), DPR telah menyetujui Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI. Mantan panglima Kostrad itu menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Usai dilantik, Andika menyatakan akan melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Hadi.
"Program kerja kita akan melanjutkan secara umum," ucapnya.
Andika menegaskan, dirinya akan melaksanakan tugas sebagai panglima TNI dengan sebaik-baiknya. Andika merasa terhormat mendapatkan kepercayaan ini. Untuk menggantikan Andika sebagai KSAD, Jokowi melantik Dudung Abdurachman. Pelantikan itu dilakukan berdasar Keppres Nomor 107/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dengan pelantikan dirinya sebagai KSAD itu, maka pangkat Dudung naik satu tingkat menjadi jenderal.
Dalam keterangan persnya, Dudung menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berpesan agar TNI AD membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya.
"Demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Dudung.
Dia menambahkan, presiden juga menekankan mengenai peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. "Saya tentunya akan mengimplementasikan visi dan misi panglima Tentara Nasional Indonesia yang sudah disampaikan pada saat fit and proper test di DPR RI," ujar Dudung.
Dudung pun akan meminta jajarannya untuk memedomani delapan wajib TNI. "Khususnya yang kedelapan, menjadi contoh dan mempelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya," bebernya.
Dudung menegaskan TNI Angkatan Darat harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat. Berkaitan dengan pelantikan Andika dan Dudung, pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menyatakan bahwa bila melihat delapan fokus yang dipaparkan oleh Andika saat Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi I DPR, agenda pembinaan organisasi dan SDM sudah masuk. Pun demikian dengan pemantapan integritas dan kompetensi prajurit, kelangsungan operasional, dan interoperabilitas trimatra terpadu.
"Hal-hal yang hendak diprioritaskan oleh Andika itu sangat berpeluang untuk membawa perubahan positif dan menjadi pijakan bagi panglima TNI berikutnya, sekaligus juga menunjukkan kesinambungan dengan agenda-agenda yang sudah dijalankan oleh Hadi Tjahjanto," beber Fahmi.
Namun demikian, dia menambahkan membangun kekuatan pertahanan yang efektif, profesional, dan disegani jelas bukan perkara mudah. "Itu adalah agenda berkelanjutan yang harus dijalankan oleh siapapun panglima TNI, tahun demi tahun," imbuhnya.
Khusus soal Dudung, Fahmi menjelaskan bahwa sebagai pembina kemampuan dan kesiapsiagaan matra darat, Dudung harus memastikan setiap aspek terjaga dengan baik. Terutama yang menyangkut integritas, kapabilitas, serta kompetensi prajurit. Pun demikian dengan kesadaran dan kepatuhan pada hukum.
"Terutama bagi para personel yang bertugas di wilayah konflik," imbuhnya.
Selain itu, Dudung juga perlu memberikan dukungan kuat bagi upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan terutama yang berbasis teknologi.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat atas pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ia berharap, Jenderal Andika akan membawa TNI semakin maju dan profesional dalam pengabdiannya untuk negara. "Semoga bisa membawa TNI semakin profesional dan terus dekat dengan rakyat. Tegakkan kedaulatan NKRI, lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan," tegas Puan.
Puan memberikan apresiasi atas kinerja Marsekal Hadi Tjahjanto selama memimpin TNI sejak periode pertama Presiden Jokowi. Keberhasilan dan prestasi TNI selama ini tidak terlepas dari kinerja Marsekal Hadi.
Dia juga mengucapkan selamat atas dipilihnya Dudung Abdurachman sebagai KSAD dan Mayjen Suharyanto sebagai Kepala BNPB. Kepada Dudung, Puan berharap TNI AD semakin solid. Dia meminta Dudung meningkatkan kinerja TNI AD, termasuk dalam menjaga teritori negara.
"Khususnya di wilayah-wilayah perbatasan. Kami harapkan TNI AD terus menjadi garda terdepan pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara," ungkapnya.
Sedang untuk Kepala BNPB yang baru, mantan Menko PMK itu berpesan untuk selalu siaga dalam menghadapi kebencanaan. Terutama karena BNPB merupakan koordinator Satgas Penanganan Covid-19. BNPB harus semakin tangguh dan tak kenal lelah. Khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.
Dengan adanya rotasi di berbagai posisi strategis, TNI diharapkan terus menjaga sinergi dengan seluruh instansi, termasuk Polri yang sudah terbangun selama ini. Puan mengatakan, TNI harus terus membantu pemerintah dalam program-program penanganan pandemi Covid-19, termasuk pengawasan dan vaksinasi.
"Jaga terus amanah, dan teruslah menempatkan negara dan rakyat di atas segala-galanya," tegas Bung Karno itu.
Selain pelantikan Panglima TNI dan KSAD, kemarin Jokowi juga melantik Kepala BNPB dan Duta Besar. Ganip Warsito yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BNPB, sebentar lagi akan memasuki pensiun. Untuk itu dia digantikan oleh Suharyanto. Pelantikan ini digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan di Jakarta pada 16 November.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juag melantik sejumlah duta besar (dubes) Indonesia yang akan bertugas di luar negeri. Salah satunya, Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai Dubes RI untuk Korea Selatan.
Sulis, panggilan akrabnya, bukanlah seorang diplomat karir ataupun politisi yang tergabung dalam partai tertentu. Ia merupakan seorang profesional bisnis yang telah menjalani karir selama 39 tahun di beberapa grup bisnis terkemuka nasional.
Ia pun merasa bersyukur mendapat kepercayaan tersebut dari presiden. Penugasan ini jadi kesempatan untuk berdarma bakti pada negara. "Ini juga panggilan yang luar biasa, dimana tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama," tuturnya.
Saat bertugas nanti, Sulis berpandangan, tidak mesti mengubah formula keberhasilan yang sudah terbukti. Menurutnya, Dubes RI untuk Korea Selatan sebelumnya, Umar Hadi telah banyak membuat pencapaian luar biasa. Terlebih, Umar adalah seorang diplomat karir kawakan yang memiliki pengalaman luar biasa.
"Akan ada kreasi-kreasi baru nantinya. Tetapi landasan yang sudah dibuat oleh pendahulu saya membuat rencana kerja saya lebih mudah," ungkapnya.
Lebih detail, ia menjabarkan, pertama-tama dirinya akan memfokuskan peningkatan sisi ekonomi, perdagangan dan investasi. Sebab, hal itu adalah misi utama yang dibebankan pemerintah kepadanya. "Mendorong pengusaha dari kedua negara saling bekerja sama lebih kuat di bidang ekonomi perdagangan dan investasi," jelasnya.
Sebagai langkah awal, ia akan menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang ada di Indonesia agar Korea lebih aktif berpartisipasi. Bentuk investasinya bisa melalui Indonesia Investment Authority.
Di samping itu, Indonesia bisa memanfaatkan perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) di mana kedua negara telah sepakat membebaskan bea masuk beberapa produk masing-masing. Indonesia juga bisa meratifikasi turunan dari perjanjian yang sudah ditandatangani bulan Desember tahun lalu ini.
"Target saya sebelum berangkat, in sya Allah ratifikasi bisa ditandatangani juga oleh parlemen sehingga semua yang ada di dalam daftar barang-barang itu mendapatkan bebas bea. Itu program pertama," paparnya.
Selaku Dubes, ia menginginkan agar neraca perdagangan Indonesia nantinya setidaknya bisa lebih seimbang. Agar tidak hanya produk impor dari Korea saja yang masuk Indonesia, sementara ekspor Indonesia ke sana masih terbatas. Demi mensukseskan hal itu, ia mendorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk lebih "rajin" ke Korea memamerkan produknya. Termasuk memperbanyak partnership sehingga sebagian besar produk tersebut bisa diproduksi di Korea.
"Nah ini yang kita mesti terus dorong, agar ada fasilitasi akses pendanaan dari perbankan kepada perusahaan yang mengekspor produknya ke Korea," ungkapnya.
Sementara untuk menaik kelaskan usaha mikro kecil dan menengah Indonesia, Sulis bakal mencoba menarik mereka masuk ke dalam ekosistem supply chain perusahaan-perusahaan besar Korea yang berinvestasi di Indonesia. Kemudian, dilakukan pendampingan dengan supervisi agar produk yang dihasilkan sesuai standar. (mia//lum/lyn/syn/jpg)
