JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Semangat optimisme diusung dalam Pidato Kenegaraan dan penyampaian RUU tentang APBN 2023 yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (16/8). Tema ‘Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat’ dipilih oleh Jokowi dalam perayaan hari kemerdekaan ke-77 RI.
Presiden berkeyakinan ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. "Ini jadi momentum pemulihan ekonomi untuk bangkit, namun tantangannya tidak mudah karena situasi global mengalami krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan," jelasnya.
Berbagai target diusung pemerintah dalam menghadapi tahun 2023. Tahun depan, pemerintah menargetkan defisit anggaran maksimal 3 persen pada 2023 atau sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp598,2 triliun. Adapun target ini lebih rendah dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp732,2 triliun atau 3,93 persen terhadap PDB.
Target tersebut diusung dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara. "Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal tiga persen terhadap PDB," jelas mantan gubernur DKI itu.
Meski menyampaikan optimisme, ada sejumlah poin penting yang patut disorot. Salah satunya terkait bahasan subsidi energi. Tahun depan, pemerintah menetapkan anggaran belanja subsidi sebesar Rp297,18 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Rp210,6 triliun untuk subsidi energi dan sebesar Rp86,5 triliun untuk subsidi nonenergi.
Alokasi subsidi energi itu naik dibandingkan yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp208,9 triliun. Namun, untuk rincian anggaran subsidi energi tahun 2023, subsidi BBM tertentu dan elpiji tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2023 direncanakan sebesar Rp138,3 triliun atau lebih rendah 7,4 persen apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar Rp149,3 triliun.
"Melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan; dan transformasi subsidi elpiji tabung 3 kg agar lebih tepat sasaran dan berbasis target penerima serta terintegrasi dengan program perlindungan sosial," catat Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023.
Perhitungan anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tabung 3 kg tahun 2023 tersebut menggunakan asumsi dan parameter di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP, subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp1.000 per liter, volume BBM jenis solar sebesar 17,0 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 0,5 juta kiloliter, dan volume LPG tabung 3 kg sebesar 8,0 juta metrik ton. Dengan makin mengecilnya anggaran subsidi energi, sinyal kenaikan harga BBM di tahun depan pun menyeruak.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah saat ini memang sedang melakukan berbagai kajian dan evaluasi terkait harga BBM. "Pemerintah sekarang dalam status kita sedang me-review terkait kebutuhan akibat kenaikan harga BBM, baik dari segi volume maupun dari segi kebijakan selanjutnya," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/8). Airlangga menyebut, dari kajian itu juga akan diperhitungkan berbagai variabel terkait. Terutama potensi kenaikan inflasi dan efek terhadap PDB di kemudian hari.
Jikalau nantinya ada penyesuaian harga, Airlangga menyebut pasti pemerintah akan memberikan kompensasi berupa program perlindungan sosial. Kompensasi itu juga dikaitkan dengan program yang sudah berjalan seperti yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Sekaligus saya jawab bahwa tentu kalau ada penyesuaian (harga), kita sedang kalkulasi kebutuhan-kebutuhan terkait kompensasi dalam berbagai program. Tentu programnya yang sedang berjalan," kata Ketum Partai Golkar itu.
Senada, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penurunan alokasi subsidi energi itu disebabkan karena harga minyak dari ICP turun ke level 90 dolar AS per barel. Sejalan dengan itu, nilai tukar rupiah membaik.
"Artinya, harga minyak relatif lebih rendah ke 90 dolar AS per barrel lagi, kurs kita relatif lebih baik pada situasi saat ini yang sangat volatile. Sehingga sebetulnya dari sisi absolute subsidi itu masih sangat tebal," kata dia.
Meski begitu, Menkeu meminta agar volume konsumsi BBM bersubsidi bisa dikendalikan. Jika tidak maka anggaran subsidi energi akan terus membengkak. "Tentu kita berharap jumlah kilo liter, juta kilo liter untuk pertalite, solar, dan jumlah elpoji harus dikendalikan. Kalau tidak pasti akan melewati, bahkan Rp502 triliun bisa terlewati bila sibsidi tidak terkontrol," jelasnya.
Sayangnya, dalam pidato kemarin, Jokowi sama sekali tidak menjelaskan terkait apakah ada kenaikan gaji PNS di 2023. Jawa Pos (JPG) sudah mencoba menanyakan kenaikan gaji PNS kepada Menkeu dalam sesi konferensi pers kemarin, namun yang bersangkutan tak memberikan jawaban.
Pemerintah sendiri mengalokasikan belanja negara pegawai tahun 2023 mencapai Rp442,57 triliun, naik dibandingkan outlook tahun ini Rp416,62 triliun. Alokasi belanja pegawai mengalami tren kenikan sejak 2018. Pada 2018, pemerintah merealisasikan belanja pegawai Rp346,89 triliun, lalu naik menjadi Rp376,07 triliun pada 2019, Rp380,53 triliun pada 2020, dan Rp387,75 triliun pada 2021.(dee/lum/tau/lyn/wan/mia/das)
Laporan: JPG (Jakarta)
