JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga ke angka 58,1 persen, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia dinilai merupakan alarm bahaya bagi pemerintah. Karena itu, pemerintah disarankan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Alarm bahaya buat pemerintah, perlu evaluasi menyeluruh,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Selasa (17/5).
Herzaky menilai, kinerja pemerintah yang gagal mengendallikan kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir berdampak pada tingkat kepuasan publik. Terlebih belakangan ini, tidak ada kebijakan yang efektif untuk menekan laju kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
“Terakhir, pelarangan ekspor minyak sawit, malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan,” cetus Herzaky.
“Begitu pula dengan demokrasi Indonesia yang terus mengalami regresi, yang membuat semakin banyak warga yang tidak berani menyuarakan pendapat di muka publik,” sambungnya.
Politikus Demokrat ini menyesalkan, pemerintah malah menaikkan berbagai kebutuhan penting lainnya bagi rakyat, seperti gas, bahan bakar minyak, dan pajak, yang semakin membebani rakyat dalam keadaan sulit. Karena itu, pemerintah disarankan lebih fokus pada pemulihan ekonomi.
“Sebaiknya pemerintah bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak selama tahun 2022 ini,” tegas Herzaky.
Elite Demokrat ini pun menyarankan, perlu komitmen lebih serius untuk atasi pengangguran dan kemiskinan, sebagai dampak pandemi selama dua tahun ini. Dia menyebut, rakyat sudah lama menderita.
“Kabinet mesti kompak, tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat. Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
