JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Jumat (14/6) mulai digelar. Pengamanan dilakukan oleh aparat di semua lini. Mulai melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat. Hingga pengamanan stakeholder yang kemarin terlibat dalam jalannya sidang.

Termasuk di antaranya adalah keamanan dari sembilan hakim yang menangani sidang tersebut. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah meminta aparat keamanan untuk melakukan perlindungan secara berlapis. Dalam hal ini permintaan tersebut ditujukan ke Polri dan TNI. Tidak hanya membarikade gedung MK. Tapi juga melindungi keselamatan ke-9 hakim tersebut.

Hal ini dilontarkan Sekjen MK, M Guntur Hamzah. Permintaan tersebut dilakukan semenjak jauh-jauh hari. Mengingat eskalasi keamanan yang terjadi pada 21-22 Mei yang lalu. MK merasa perlu untuk meningkatkan keamanan mereka. “Sudah, sudah kami koordinasikan dengan TNI dan Polri terkait hal ini semenjak jauh-jauh hari,” akunya.

Seperti yang sudah terlihat di gedung MK semenjak beberapa hari yang lalu. Beberapa aparat berseragam hitam dari Brimob, sudah banyak yang bersiaga. Kawat berduri juga sudah dipasang mengelilingi gedung MK. Terutama, di bagian paling depan. Tempat pintu masuk utama berada. Sesekali, mereka juga melakukan patroli untuk memastikan semua titik di gedung MK sudah aman. “Selain itu, kami juga meminta pengamanan untuk sembilan hakim kami yang mengawal jalannya sidang,” tambah pria yang akrab disapa Guntur tersebut.(bin/jpg)

>>>Selengkapnya baca Harian Riau Pos
Editor: Rindra Yasin