JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi heran dengan pihak yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur setelah peristiwa banjir di Jakarta pada awal tahun 2020.
Dia menilai, pihak penuntut memiliki sifat sirik ketika menyampaikan aspirasinya.
"Kenapa siriknya hanya ke Pak Anies?" tanya Suhaimi, Rabu (15/1).
Dia menuturkan, urusan banjir di Jakarta tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab atas persoalan banjir Jakarta.
Setidaknya, kata dia, pemerintah pusat bisa melakukan koordinasi dengan Bogor dan Depok atas masalah banjir di Jakarta. Sebagaian besar kasus banjir di Jakarta karena limpahan air dari dua wilayah tersebut.
"Kenapa enggak pusat yang turun. Kalau hanya Pak Anies, yang lainnya juga dituntut turun dong," ucap politikus PKS itu.
Saat disinggung kinerja menanggulangi banjir, Suhaimi mengacungi jempol untuk Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dianggap sudah melakukan berbagai cara agar Jakarta terbabas dari banjir.
"Kalau soal penanganan banjir. Saya kira Pak Anies sudah berusaha secara maksimal. Jadi, untuk melakukan penanganan, baik sebelum atau pascabanjir," timpal dia.
Sebelumnya, ratusan massa dari Jakarta Bergerak menggelar aksi di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/1). Aksi ini sebagai buntut kekecewaan massa karena Anies Baswedan dianggap gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Dalam aksi ini, massa membawa sejumlah narasi yang intinya mendorong Anies Baswedan dimakzulkan. Satu di antaranya, narasi muncul dari poster yang dibawa oleh massa.
Dalam sebuah poster, terdapat foto Anies Baswedan mengenakan pakaian berwarna putih. Di samping foto itu, terdapat tulisan berbahasa Inggris "Impeach Him".
Selain dari poster, seorang orator bernama Dewi Tanjung juga mengungkapkan narasi untuk meminta Anies dimakzulkan. Menurut dia, seorang pejabat bisa dimakzulkan jika tidak bekerja nyata bagi rakyat.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
