JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- DPR RI telah menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo terkait penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengembuskan kabar pekan ini ada pergantian.
"Menurut saya itu (pergantian, red) tak lama. Ketika ditanya kapan dan in sya Allah pekan ini," ungkapnya, Selasa (13/4). Apa yang mendasari pernyataan Ngabalin ini? Menurutnya Jokowi tidak pernah lama dalam mengambil keputusan. Jika dihitung dari pengiriman surat ke DPR pada 30 Maret lalu, hari ini sudah memasuki pekan kedua.
Meski demikian, Ngabalin menyatakan bahwa pergantian menteri ini merupakan hak prerogatif presiden. Artinya siapa dan kapan yang akan diganti merupakan kewenangan Jokowi. "Setiap saat bisa beliau lakukan," ucapnya. Dia pun meminta agar setiap orang sabar untuk menunggu pengumuman pergantian menteri.
Pada kesempatan lain, Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi Mochammad Fadjroel Rachman menyatakan belum mendapat informasi terkait pergantian menteri. Seperti halnya Ngabalin, Fadjroel menekankan bahwa pergantian menteri ini hak prerogratif presiden. "Itu hak Presiden. Sabar ya," tuturnya melalui pesan singkat.
Sementara itu Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden turut menyinggung soal adanya potensi reshuffle dalam waktu dekat. Khususnya terkait adanya penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Serta munculnya kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi.
"Kalau itu ada reshuffle dan seterusnya, tentu saja Wapres sudah rembukan oleh Presiden," katanya. Tetapi dia menegaskan tidak berbicara lebih jauh karena nanti pada saatnya aka nada pembicaraan lebih spesifik antara Presiden Jokowi dengan Wapres Ma’ruf Amin. Setelah semuanya sudah selesai dan clear akan dibicarakan atau disampaikan lebih lanjut ke publik.
Masduki juga menanggapi sedikit soal munculnya Kementerian Investasi. Menurut dia investasi sangat penting untuk bangsa Indonesia ke depan. Tetapi lagi-lagi soal substansi urgensi dibentuknya Kementerian Investasi, Masduki belum bisa memberikan penjelasan. "Belum final masih dalam proses diselesaikan. Tunggu saja dulu, sabar saja dulu," tuturnya.
Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memilih tak menanggapi soal isu reshuffle ini. Saat dihubungi melalui pesan singkat, Mantan Bos Gojek ini tidak merespon hingga berita diterbitkan. Padahal, posisi nomor satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jadi yang paling santer disebutkan. Hal ini menyusul adanya penggabungan Kemendikbud dan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek).
Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinon, ada sejumlah menteri yang menurut publik layak untuk dilakukan pergantian. Di sektor ekonomi, nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berada di posisi teratas untuk diganti. Diikuti Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Di sektor Polhukam, menteri yang paling mendapat sorotan untuk diganti adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diikuti Menpan RB Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Johny Plate. Di sektor maritim/investasi, Menteri Kelautan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri ESDM Arifin Tashrif paling dikehendaki diganti.
Terakhir di sektor PMK, yang dinilai perlu di-reshuffle adalah Menpora Zainudin Amali, Menteri PPA Gusti Ayu Bintang, dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, meski publik menghendaki nama-nama tersebut diganti, namun bukan berarti mereka terancam di-reshuffle pekan ini. Sebab, pada praktiknya, meskipun hak presiden, tetapi reshuffle harus mencerminkan keputusan politik koalisi pemenang pilpres.
"Untuk itu menteri tersasar adalah mereka yang selain minim prestasi, juga minim relasi parpol," ujarnya tadi malam.
Dia mencontohkan, sesering apapun publik mendorong pergantian Yasonna atau Ida Fauziah, jika di level koalisi tidak ada titik temu, maka tidak akan terlaksana. "Selama parpol menghendaki keberadaan mereka," ujarnya.
Terkait wacana peleburan Kemenristekdikti dan Kemendikbud, Dedi menilai sudah sewajarnya akan ada satu menteri yang dicopot menyusul hilangnya Kemenristekdikti. Namun untuk siapa yang dicopot, Dedi menilai baik Bambang Brodjonegoro maupun Nadiem Makarim memiliki kans yang sama.
