JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Angka kesenjangan sosial dan ekonomi semakin menipis seturut penurunan angka kemiskinan yang mencapai 9,66 persen, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2018.
‘’Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Makruf, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan angka kemiskinan dan gini rasio selalu berjalan seiring dan saling menunjang. Kalau Kemiskinan turun tentu terjadi penurunan gap antara yang kaya dan miskin,’’ kata influencer TKN ini di Jakarta hari ini.
Meskipun, Eva mengakui, data BPS kerap kali dipolitisasi bahkan didelegitimasi oleh kubu penantang. Di mana seolah-olah data BPS tidak bisa dipercaya lantaran data itu diproduksi hanya untuk menyenangkan pemerintah.
‘’Ini bagian dari strategi 02 untuk mendelegitimasi semua sumber informasi, lembaga yang kredibel pun dijatuhkan, karena mereka ingin pesimisme muncul di pemilih dan mereka juga dengan sengaja menyebarkan hoaks,’’ ujar Eva.
Dan tentu penyebaran hoaks itu tidak disertai data. Sementara data sebaliknya soal kemajuan-kemajuan dilakukan delegetimasi. Soal kemiskinan, indeks gini rasio, yang kredibel adalah data BPS. ‘’Sehingga kalau pemerintah menyatakan penurunan, itu menggunakan data bPS. Bukan sebaliknya, BPS memproduksi data untuk pemerintah,’’ jelasnya lagi.
BPS, kata Eva, telah diakui oleh dunia sebagai lembaga statistic terpercaya. Dua atau tiga tahun lalu BPS mendapat penghargaan sebagai badan terbaik di dunia. Karena luas cakupannya, sampling hampir mendekati populasi. ‘’Sehingga BPS pernah diminta jadi koordinator dari BPS sedunia,’’ ujar Eva.
Sebelumnya, juru bicara TKN Mukhamad Misbakhun menyebutkan bahwa program ekonomi Jokowi erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja social untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, disamping agar angka kemiskinan bisa diatasi.
‘’Affirmative action keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara,’’ ujar Misbakhun.
Menurut Misbakhun, pemerintah terus bergerak membangun infrasturktur sekaligus membangun pemerataan untuk mempersempit jurang kesenjangan.
‘’Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikasi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur tetapi belanja sosial tetap dilakukan,’’ kata Misbakhun.(rls/rio)
