DEMO JILID II PENOLAKAN RELOKASI WARGA REMPANG RICUH

21 Aparat Terluka, 43 Pendemo Diamankan

Nasional | Selasa, 12 September 2023 - 09:38 WIB

21 Aparat Terluka, 43 Pendemo Diamankan
Ribuan massa memadati depan Kantor BP Batam, Kepulauan Riau saat demo penolakan relokasi warga kampung tua Rempang, Senin (11/9/2023). Demo ini berakhir ricuh. (CECEP MULYANA/RPG)

BATAM (RIAUPOS.CO) - Demo Jilid II penolakan relokasi warga kampung tua Rempang di depan kantor BP Batam, Senin (11/9) berakhir ricuh. Sebanyak 21 aparat terluka yang terdiri, 16 dari kepolisian, tiga dari Satpol PP, dan dua dari Ditpam BP Batam.

Sementara itu, dari warga yang demo, baik warga Melayu Rempang maupun masyarakat Melayu dari berbagai penjuru Batam dan pulau-pulau sekitar di Kepri, ada puluhan yang terluka. Sedangkan yang diamankan ada 43 orang. Sebanyak 14 orang diamankan di Mapolda Kepri, sisanya di Mapolresta Barelang.  “Yang kami amankan saya jamin keselamatannya, jadi silakan bubar,” pinta Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, Senin (11/9) kepada demonstran yang masih berkumpul di Bundaran BP hingga perempatan Masjid Agung Batam.


Kapolresta Barelang juga mengatakan, sebagai negara hukum terkait tuntutan warga kepada 8 orang yang ditahan untuk dibebaskan, telah diajukan surat penagguhan untuk penahanan. “Jadi masih kami proses menunggu pertimbangan dari penyidik. Kemudian untuk melakukan restorative justice,” kata dia.

Pihak dari Polresta Barelang akan melihat perkembangan kedepannya kondisi untuk kepentingan umum.”Proses hukumnya melihat perkembangan selanjutnya kemungkinan ada,” ujarnya.

Sementara permohonan penangguhan telah di kabulkan apabila berkasnya sudah lengkap akan segera dilaporkan ke Kapolda Kepri. “Sudah berkoordinasi ke Polda Kepri melalui Kapolda apabila bisa ditangguhkan dan pertimbangan dari penyidik juga,” ujarnya.

Tentunya pertimbangan dengan wajib lapor, tidak boleh keluar kota dan sebagainya. Sementara itu, kericuhan sendiri pecah pada pukul 12.00 WIB dan berlanjut hingga sore hari. Aksi massa tidak bisa dibendung lagi warga mencoba masuk ke area dalam gedung BP Batam dengan merobohkan pagar dan melemparkan aparat dengan botol.

Tindakan warga ini direspons dengan tembakan gas air mata. Sekelompok warga juga mencoba merusak gedung BP Batam dengan melemparkan batu sehingga kaca pecah. “Ada 43 pendemo di depan Gedung BP Batam dan Gedung LAM diamankan. Mereka kini menjalani pemeriksaan di dua lokasi, yakni di Polda dan Polresta,” ujar Kasi Humas Polresta Barelang, AKP Tigor Sidabariba, malam tadi.

Ke-43 pendemo ini hingga tadi malam masih menjalani pemeriksaan. “Mereka masih diperiksa, diduga melakukan anarkis saat demo tadi. Belum ada penetapan tersangka,” ujar Tigor lagi.

Ia menyebutkan, dari 43 orang tersebut, 28 ditangkap Polda Kepri dan 15 diamankan di Polresta Barelang. Dari pemeriksaan Polda Kepri, 28 orang yang diamankan menjalani tes urine dan 5 diantaranya postif mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja. “Dari pemeriksaan sementara, mereka berasal dari segala penjuru Kota Batam dan pulau terdekat,” kata Tigor.

Tigor menambahkan, hingga tadi malam, beberapa petugas terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit Bhayangkara. “Proses hukum akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap mereka yang terlibat dalam kejadian ini,” ujar Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.

Pandra menjelaskan, dalam penanganan insiden ini, pihak Kepolisian telah mengidentifikasi dan melakukan penangkapan beberapa orang yang melakukan pengrusakan dan perlawan. Akibat insiden ini, sejumlah orang memerlukan perawatan medis.  “16 personel polisi, 3 anggota Satpol PP, dan 2 anggota BP Batam yang terlibat dalam pengamanan unjuk rasa mengalami cedera dan harus dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Batam (RSBB) dengan bantuan ambulans dari Polresta,” ujarnya.

Sementara itu, situasi di lokasi saat ini telah kondusif, namun pihak Kepolisian masih berjaga di lokasi tersebut. Beberapa demonstran masih berada di sekitar area tersebut, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Pihaknya juga mengingatkan para massa menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak masyarakat lainnya.  “Diharapkan masyarakat dapat tenang, Penyampaian tuntutan aspirasi masyarakat akan disampainkan langsung oleh para stakeholder pihak terkait, untuk mencari solusi bersama,” tuturnya.

Sementara itu, pantauan di lapangan saat aksi demo berlangsung, mereka yang demo datang dari Persatuan Melayu yang terdiri dari Melayu Makasar, Jambi, Kalimantan, Siak, dan daerah lainnya untuk memberikan dukungan moril kepada warga Rempang.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga Melayu. Pertama, menolak relokasi 16 kampung tua. Kedua, meminta Kepala BP Batam dicopot. Ketiga, meminta warga yang ditahan dibebaskan. Keempat, mencabut posko polisi di Rempang. Kelima, bebaskan warga dari tindakan intimidasi. Keenam, meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan proyek investasi di Rempang. Perwakilan Orator, Fahrul Ansori juga menyayangkan aksi 7 September 2023 lalu, terkait kericuhan yang juga berdampak pada anak-anak yang tengah bersekolah. “Jangan mengusir dan menggusur,” kata Fahrul.

Warga meminta Kepala BP Batam untuk membatalkan relokasi dan mempertahankan Kampung Melayu yang ada di kawasan Rempang. Perwakilan warga sempat masuk dan mengantarkan surat tuntutan kepada kantor BP Batam. Mereka berharap Kepala BP Batam menyetujui tuntutan mereka dalam aksi demo kali ini.

Rudi sempat menemui warga usai warga menyampaikan aspirasi melalui selebaran kertas yang dibawa perwakilannya ke dalam BP Batam. “Ini adalah yang kedua kalinya bapak/ibu hadir memperjuangkan apa yang bapak ibu mau. Antara lain adalah 16 Kampung yang ada di Rempang tidak jadi direlokasi,” ujar Rudi.

Rudi menyampaikan, BP Batam merupakan perpanjang tangan dari pemerintah pusat. “Saya sudah menawarkan waktu itu mari ke Jakarta bertemu kepada yang mengambil keputusan. Wewenang saya hanya sampai disitu. Saya tak punya wewenang lebih daripada itu. Saya ajak bapak ibu ke dalam, tapi kalau menolak saya tak bisa. Kita dudukkan di dalam. Ini merupakan proyek strategis nasional. Keputusan di pemerintah pusat,” jelas Rudi.

Suasana memanas usai warga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Wali Kota Batam tersebut. Aksi lempar-lempar dari warga mulai terjadi usai kumandang azan Zuhur. Warga mulai kehilangan kesabaran, dan memanjat pagar BP Batam. Lemparan batu mulai terjadi.

Tidak saja batu, warga melempar botol minuman, sendal, kayu, dan ada juga yang melempar flare atau suar. Beberapa kali terdengar letusan, namun tidak diketahui adalah suara tersebut. Aksi warga memanas, petugas juga mengeluarkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan warga. Namun warga tidak bergeming dan terus melempari batu ke arah Kantor BP Batam.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto yang mendampingi warga saat demo menyampaikan negara ini adalah negara hukum, dan semuanya ada aturan.  “Kemarin ada permohonan penangguhan penahanan kepada 8 tersangka yang diamankan masih kita proses dan penangguhan. Hari ini (kemarin, red) kalau 8 berkasnya lengkap kami sudah koordinasi kepada Kapolda kalau bisa ditangguhkan,” ujarnya.

Kemudian di Posko ada aparat Tim Terpadu. Terdiri dari TNI Polri BP Batam dan Pemko Batam. Tujuannya untuk keamanan. Memberikan rasa aman nyaman dan damai. “Saya tak mau ada pemblokiran jalan, ada aksi sweeping, dan itu aksi pelanggaran hukum. Anggota tak ada intimidasi dan mengancam masyarakat,” jelasnya.

Wisman Ketakutan, Langsung Pulang

Sementara itu, kerusuhan yang terjadi saat demontrasi di depan Kantor BP Batam saat aksi penolakan relokasi Rempang, turut menimbulkan ketakutan wisatawan mancanegara (wisman).

Usai kejadian kericuhan, tiga wisman asal Malaysia terlihat bergegas berjalan kaki menuju Pelabuhan Internasional Batamcenter. Dua di antaranya merupakan pasangan yang bergegas menuju pelabuhan untuk kembali ke negaranya.

Saat ditanyai di tengah Kantor BP Batam, Lim mengatakan kejadian ini cukup menakutkan. Ia bersama pasangannya langsung bergegas dan berjalan kaki menuju pelabuhan.

“Kata sopir saya ini sering terjadi. Jadi saya jalan kaki ke pelabuhan. Sebab driver saya tak bisa jalan ke pelabuhan,” kata dia sambil melihat kerumuman warga yang masih berada di lokasi kejadian.

Lim mengaku sempat menyaksikan kerusuhan terjadi dan ini membuatnya khawatir. “Saya langsung pulang, karena tidak aman. Driver saya juga bilang begitu,” ujarnya.

Sementara itu, satu orang lagi wisman terlihat tengah menyeret koper menuju Pelabuhan Internasional Batamcenter. Pria paruh baya itu terlihat melewati puing-puing usai kerusuhan terjadi.

“Tak ada driver. Saya pilih jalan saja. Saya mau kembali ke Malaysia sore ini (kemarin, red),” kata dia saat dijumpai di depan Kantor BP Batam.

Kejadian ini memberikan momok menakutkan bagi sektor pariwisata. Kejadian ini terjadi di pusat kota yang berdekatan dengan area hotel dan pelabuhan Batamcenter.

Aliansi Mahasiswa Kepri Demo

Sementara itu, dari Tanjungpinang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kepri juga melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Kepri. Mereka menuntut pembatalan relokasi 16 kampung tua di Rempang, Batam.

Aksi mahasiswa yang membawa bendera organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini juga mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap masyarakat pada 7 September 2023 lalu.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara masa aksi dengan aparat kepolisian yang berjaga karena mahasiswa pendemo dihalangi saat akan masuk ke kantor Gubernur Kepri.

Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) GMNI Tanjungpinan-Bintan, Heri Purba mengatakan relokasi yang dilakukan BP Batam merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena merenggut hak hidup orang di lokasi tersebut.

“Investasi yang dilakukan ini belum tentu menguntungkan masyarakat di sana, namun yang jelas akan mengguntungkan pengusana dan investornya,” kata Heri di lokasi, Senin (11/9).

Heri juga menyampaikan kekecewaan terhadap Pemprov Kepri selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Kepri dan pastinya dapat mengambil langkah baik dalam persoalan ini. “Harusnya dapat berjuang seperti yang dirasakan masyaralat Rempang dan Galang hari ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, akan kembali datang untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur Kepri atas persoalan yang terjadi. Menurutnya, Gubernur memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi rencana pemerintah daerah di Rempang dan Galang itu.

“Saya pikir gubernur bisa menggunakan kekuasaanya untuk mempengaruhi rencana relokasi itu,” ungkap Heri.(yui/am/opi/ska/per/rpg)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook