JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Penguatan aktivitas ekonomi di Kepulauan Natuna menjadi fokus pemerintah. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, di Jakarta, Jumat (10/1/2020), Presiden Joko Widodo menawarkan kerja sama investasi di kawasan terluar Indonesia tersebut.
"Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Jokowi, kontribusi Jepang dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna sudah sangat baik. Karena itu, dia berharap, kerja sama bisa ditingkatkan.
"Saya harapkan usulan pendanaan untuk fase kedua dapat segera ditindaklanjuti," imbuhnya.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menambahkan, kiprah Jepang di Natuna bukan hal baru. Dalam pembangunan SKPT Natuna terdahulu, negara matahari terbit itu menyuntikkan dana hibah. Terkait tawaran kerja sama tahap kedua, Retno menyebut, Menlu Jepang menunjukkan respons yang baik.
"Kita dengan Jepang hubungannya sangat intensif. Jadi, saya yakin bahwa setelah pembicaraan ini, akan ada tim teknis yang akan ke Indonesia membahas," ujarnya.
Di tahap kedua, dana yang dikucurkan Jepang kemungkinan dalam bentuk investasi. Namun, wanita asal Semarang itu enggan merinci angkanya. Lantas, apa bentuk investasinya? Retno menyebut, sangat beragam. Selain infrastruktur, juga penguatan sumber daya manusia (SDM) terhadap nelayan maupun pariwisata.
"Termasuk mengenai pelatihan untuk instruktur diving dan sebagainya," tutur dia.
Untuk teknisnya, Retno menyampaikan, akan dikaji lebih dalam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama perwakilan Jepang. Rencananya, akan ada pertemuan lanjutan di tingkat menteri guna menindaklanjuti pertemuan dengan Jokowi kemarin. Saat ditanya apakah penguatan peran Jepang di Natuna bertujuan untuk memback-up dari rongrongan Tiongkok, dia enggan menanggapinya.
Pemerintah juga mulai serius membangun Natuna. Dalam beberapa tahun ke depan, Kementerian PUPR telah mencanangkan sejumlah proyek infrastruktur untuk memperkuat jaringan jalan di salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengungkapkan telah direncanakan pembangunan Jalan Lingkar Pulau Natuna yang akan mengelilingi garis pantai Pulau Natuna sepanjang 170,34 Km.
Ruas jalan lingkar merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan nasional sepanjang 58,25 Km dari total rencana jalan lingkar dan sisanya sepanjang 112,09 Km merupakan Jalan kabupaten dan provinsi dengan kondisi jalan yang masih sebagian perkerasan tanah sepanjang 60,91 Km.
Jalan lingkar tersebut kata Endra, terbagi menjadi empat ruas jalan nasional yang seluruhnya sudah diaspal yakni ruas Sel Ulu-Ranai (9,39 Km), Ranai-Simpang Tanjung (12,43 Km), Simpang Tanjung-Tanjung Datuk (34,67 Km), Tanjung Datuk-Teluk Buton (1,76 Km).
Kemudian terdapat dua ruas jalan provinsi sepanjang 78,46 Km yakni ruas ruas Trans Batubi-Simpang Harapan Jaya (28,18 Km) yang sudah teraspal dan Kelarik-Trans Batubi (28,27 km) dengan kondisi aspal sepanjang 4,8 km dan perkerasan tanah 21,97 Km.
"Sisanya dua ruas lagi merupakan jalan kabupaten yakni Simpang Harapan Jaya-Simpang Sel Ulu (5,45 Km) yang sudah teraspal dan Teluk Buton-Kelarik (50,19 Km) dengan kondisi aspal 11,25 Km serta sisanya 38,94 masih tanah," jelas Endra kemarin (9/1).
Sumber : Jawa Pos
Editor : Rinaldi
