Karena itu, kejadian ini harus bisa mendapat sorotan lebih dan sama-sama dipertanggungjawabkan supaya tidak terulang lagi kedepannya. Apalagi, banyak kejuaraan internasional di bulu tangkis.
"Kita ingin memajukan olahraga nasional. Apalagi ini sudah prestasi malah bendera merah putih tidak bisa dikibarkan. Itu kan rasanya kok kita jadi malu lah," sebutnya.
Mantan pebulutangkis tunggal putra Hariyanto Arbi juga menyayangkan Indonesia harus terkena sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) yang membuat Merah Putih tak bisa berkibar.
"Sanksi tersebut secara jelas memperlihatkan ada yang tidak beres dalam pengelolaan olahraga kita. Kemenangan kita di Piala Thomas tercoreng ketika Merah Putih tidak bisa berkibar," tutur pemilik julukan Smash 100 Watt itu.
Mantan atlet yang juara empat kali Piala Thomas itu melanjutkan, Kemenpora seharusnya mengambil pelajaran dari kasus ini. Pembenahan harus segera dilakukan.
"Para pemain jatuh bangun berlatih dan bertanding, pengurus olah raga tidak maksimal mengelola hal-hal administratif seperti standar doping. Ke depan, selayaknya hal-hal seperti itu tak terjadi lagi," kata Arbi.
Kejadian tersebut agaknya mencoreng perjuangan atlet yang berhasil juara setelah penantian 19 tahun puasa gelar Thomas. Dia berharap kejadian ini bisa segera teratasi dan tidak terjadi lagi di event-event selanjutnya. Arbi juga berharap momentum juara bisa terus dijaga dengan terus meningkatkan pembinaan atlet dan mencari bibit-bibit baru," katanya.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, prestasi tim Thomas Cup 2020 tentu sangat luar biasa. Keberhasilan mereka membawa pulang Piala Thomas ke tanah air setelah 19 tahun lalu patut diapresiasi. Sayangnya janji Kemenpora dalam merespons ancaman sanksi WADA ternyata tak terbukti di lapangan. "Akibatnya Merah Putih tak berkibar dalam peristiwa bersejarah itu," ujarnya kepada JPG, kemarin.
Huda mengatakan, dalam pernyataan Menpora Zainudin Amali pada Jumat (8/10) lalu, Indonesia akan bergerak cepat memberikan klarifikasi kepada WADA agar terhindar dari sanksi. Kemenpora bersama Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) akan memberikan keterangan jika tidak terpenuhinya TDP atlet Indonesia di 2020 karena adanya pandemi Covid-19.
Saat itu Menpora mengatakan jika WADA bersedia menunggu sampel uji doping di PON Papua untuk memenuhi batas minimal TDP atlet Indonesia. "Ternyata Indonesia resmi disanksi sehingga Merah Putih tidak berkibar meskipun Hendra Setiawan dkk berhasil mengembalikan Piala Thomas ke Tanah Air," katanya.
Husa mengungkapkan, dengan sanksi resmi WADA itu, maka rencana penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia seperti gelaran MotoGP Mandalika, Piala Dunia U-21, hingga Formula E juga terancam. Selain itu dengan adanya sanksi resmi dari WADA, maka kesempatan Indonesia untuk ikut bidding berbagai turnamen internasional juga terancam.
PBSI sendiri juga menyatakan jika kesempatan Indonesia ikut bidding tuan rumah Kejuaraan Dunia, Asian Games, SEA Games, Kejuaraan Dunia Junior, Piala Thomas dan Uber, dan Piala Sudirman juga kian mengecil. Politisi PKB itu minta Kemenpora dan stake holder Indonesia melakukan lobi langsung ke WADA maupun International Olympic Committee (IOC) untuk menuntaskan persoalan itu. Momentum tersebut, kata dia, juga harus dimanfaatkan untuk membenahi Lembaga Anti Doping Indonesia.
Menurutnya, ada kesan jika doping tidak menjadi isu kuat di pengelolaan olahraga di tanah air. Padahal doping menjadi concern dari berbagai entitas olahraga internasional untuk memastikan jika penyelenggaraan olahraga berjalan fair dan memenuhi prinsip-prinsip sportivitas.
Huda menambahkan, Komisi X bakal memanggil Kemenpora dan LADI. Pihaknya akan meminta penjelasan terkait masalah doping yang akibatnya sangat fatal. "Nanti masuk masa sidang II, kami akan undang Kemenpora dan LADI," tegasnya.
Anggota Komisi X DPR lainnya, Dede Yusuf, juga menyayangkan kelalaian Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang menyebabkan bendera Merah Putih tak dapat berkibar di ajang Thomas Cup 2020. Dede pun menegaskan pihaknya akan meminta keterangan secara resmi dari Menteri Pemuda dan Olahraga sesegera mungkin setelah masa sidang dimulai lagi November mendatang.
"Kita akan menegur Menpora terkait hal ini setelah sidang dibuka," jelas Dede, Senin (18/10).
Politikus Partai Demokrat itu juga menegaskan agar bukan hanya LADI dan persoalan anti doping, tetapi pemerintah Indonesia secara keseluruhan harus betul-betul memperhatikan aturan internasional. Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada ajang-ajang internasional yang melibatkan Indonesia ke depannya.
Terlepas dari hal itu, Dede mengapresiasi pencapaian para atlet yang berhasil membawa piala dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Polemik seperti anti doping ini tidak sampai melunturkan semangat para atlet.
"Tentu bangga, setelah 19 tahun Piala Thomas kembali ke kita," ujar Dede.
Sementara itu hingga berita ini ditulis, dari Istana Negara belum mengkonfirmasi insiden absennya bendera Merah Putih pada kejuaraan Thomas Cup. Presiden Joko Widodo hanya memberikan selamat bagi atlet, pelatih, dan official yang telah mengharumkan nama bangsa. "Piala Thomas akhirnya kembali ke Indonesia setelah penantian 19 tahun. Dari Tanah Air saya menyampaikan selamat," ucapnya.(gil/raf/deb/lum/lyn/ted)
Laporan JPG, Jakarta
