JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Program Keluarga Harapan atau PKH dinilai sebagai salah satu jurus itu Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,66 persen, merujuk data BPS September 2018.
"Angka 9,66 persen ini secara akumulatif jumlah penduduk miskinnya itu dari 27 juta menjadi sekitar 25 juta. Artinya jumlah penduduknya bertambah tapi secara akumulatif mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin," kata Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Makruf, Mukhamad Misbakhun di Jakarta, hari ini.
Menurut Misbakhun, banyak program yang telah digulirkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Seperti penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk conditional cash transfer seperti PKH.
PKH, kata Misbakhun, merupakan program yang dianggap berhasil dan diakui oleh banyak pihak, termasuk Bank Dunia.
"Program conditional cash transfer Indonesia itu termasuk yang mendapat penghargaan dari Bank Dunia sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang sangat signifikan," ujarnya.
Dalam PKH, Misbakhun menjelaskan, terdapat skenario ganda untuk membantu keluarga miskin sekaligus memamksa anak-anak mereka tetap sekolah, sehingga indikator indeks pembangunan manusianya juga meningkat.
" Kemudian pelayanan kesehatan, bagaimana mengatasi stunting dan sebagaimnya sehingga dari sisi pelayanan kesehatan juga naik. Sehingga mau tdk mau PKH ini juga salah satu pendorong," jelas dia.
Misbakhun menyebutkan sejumlah data program ekonomi Jokowi yang dianggap erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja social untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
" Program ekonomi Pak Jokowi ini berpihak pada masyarakat sehingga kemiskinan bisa diatasi. Pertumbuhan pada kisaran 5 persen itu diikuti dengan pemerataan. Affirmative action, keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja social yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran Negara," paparnya.
Menurut Misbakhun, inilah keberpihakan Jokowi kepada wong cilik. Pemerintah bergerak mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan terus membangun pemerataan. Pertumbuhan ekonomi 5,17 persen itu, kata dia, dalam rangka pemerataan terhadap seluruh masyarakat.
"Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikas, kemudian dan meningkatkan kualitas infrastruktur tp belanja sosial tetap dilakukan," tutupnya.(rls/rio)
